SuaraBanten.id - Rencana pemerintah dengan DPR untuk menghapus tenaga honorer menjadi perhatian Bupati Pandeglang Irna Narulita. Dia mengungkapkan, beban pekerjaan pemerintah daerah merasa terbantu dengan kinerja dari tenaga honorer seperti Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS).
Sebab jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pandeglang cukup terbatas.
Namun, Irna menilai dihapuskanya tenaga honorer, tidak tetap semata-mata untuk efisiensi dan efektivitas. Dengan jumlah ASN yang cukup terbatas, Irna menuntut kepada pemerintah pusat kuota CPNS untuk Pandeglang diperbanyak.
"Itu untuk efisien dan efektif, kami juga menuntut kuota CPNS harus lebih besar. Karena kita hampir 12.000 ribu TKK dan TKS dan mereka (usianya) udah hampir 60 tahun," kata Irna di salah satu hotel di Pandeglang, Kamis (23/1/2020).
Menurutnya, penghapusan tersebut tidak langsung diberlakukan, tetapi membutuhkan waktu karena perlu menyesuaikan kebijakan daerahnya masing-masing. Sama hal dengan rencana penghapusan eselon III dan IV. Untuk memastikan hal itu, Pemkab kata Irna akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Biarkan saja wacana itu berjalan gak mungkin langsung dieksekusi, kan kabupaten/kota juga punya kebijakan masing-masing karena ada yang perlu disesuaikan oleh kita," katanya.
Namun, Irna tak menampik para honorer berharap besar mereka bisa diangkat menjadi PNS. Namun di sisi lain, dia tak bisa berbuat banyak untuk menghargai para tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun.
"Tapi bagaimana untuk menghargai mereka yang sudah bekerja puluhan tahun. Jujur saja kemarin kita terbantu oleh TKK dan TKS Karena jumlah PNS-nya terbatas," katanya.
Apalagi untuk menjalankan kebijakan tersebut Pemkab Pandeglang berencana akan memilah ribuan tenaga honorer.
Baca Juga: MenPANRB: Penghapusan Honorer Dilakukan Bertahap
"Honorer yang bisa membantu kita dipilah, mana yang tidak bisa diperpanjang lagi itu dia tereksekusi dengan peraturan. Bagaimana dengan disiplin kerjanya, inovasi ya seperti apa loyalitasnya seperti apa, dedikasinya seperti apa dan ada penilaian lainya. Kalau mereka marah kepada Bupati atau kepala dinasnya memang dia tidak bisa membantu selama ini, tidak ditopang dengan kinerja yang baik," tuturnya.
Kontributor : Saepulloh
Berita Terkait
-
Tenaga Honorer di Banten Masih Tunggu Keputusan Resmi Pemerintah
-
Jalan Terakhir Jujun, Saat Pemerintah akan Hapus Tenaga Honorer
-
Nasib Tenaga Honorer Terkatung-katung, FPNB Surati BKD Pemprov Banten
-
Pemkot Depok Janji Tenaga Honorer Bakal Dialihkan Jadi P3K Sesuai PP
-
Mau Dihapus Pemerintah, Tenaga Honorer di Pemkot Depok Was-was
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- 25 Ribu Penerima Bansos di Sulsel Terindikasi Judol
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Khofifah dan Emil Hadiri Pameran Tunggal Lukisan SBY, Apresiasi Karya Presiden ke-6 RI
- Titik Terang Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby, KUA: Surat Rekomendasi Sudah Masuk
Pilihan
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
Terkini
-
Pria Tewas Terjatuh dari Lantai 4 Mall Ramayana Serang Usai Pesta Miras
-
Temuan Jenazah di Pulau Enggano Belum Terkonfirmasi, DVI Masih Uji DNA Korban KM Arupadhatu 1
-
Dukung Olahraga Nasional, BRI Raih Indonesia Sports Industry of the Year 2026
-
Hari Kedelapan Pencarian KM Arupadhatu 1: Tim SAR Sisir 500 Meter dari Krakatau, Hasil Masih Nihil
-
Pencarian Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau: SAR Sisir Laut hingga Bengkulu dan Enggano