SuaraBanten.id - Rencana pemerintah dengan DPR untuk menghapus tenaga honorer menjadi perhatian Bupati Pandeglang Irna Narulita. Dia mengungkapkan, beban pekerjaan pemerintah daerah merasa terbantu dengan kinerja dari tenaga honorer seperti Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS).
Sebab jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pandeglang cukup terbatas.
Namun, Irna menilai dihapuskanya tenaga honorer, tidak tetap semata-mata untuk efisiensi dan efektivitas. Dengan jumlah ASN yang cukup terbatas, Irna menuntut kepada pemerintah pusat kuota CPNS untuk Pandeglang diperbanyak.
"Itu untuk efisien dan efektif, kami juga menuntut kuota CPNS harus lebih besar. Karena kita hampir 12.000 ribu TKK dan TKS dan mereka (usianya) udah hampir 60 tahun," kata Irna di salah satu hotel di Pandeglang, Kamis (23/1/2020).
Menurutnya, penghapusan tersebut tidak langsung diberlakukan, tetapi membutuhkan waktu karena perlu menyesuaikan kebijakan daerahnya masing-masing. Sama hal dengan rencana penghapusan eselon III dan IV. Untuk memastikan hal itu, Pemkab kata Irna akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Biarkan saja wacana itu berjalan gak mungkin langsung dieksekusi, kan kabupaten/kota juga punya kebijakan masing-masing karena ada yang perlu disesuaikan oleh kita," katanya.
Namun, Irna tak menampik para honorer berharap besar mereka bisa diangkat menjadi PNS. Namun di sisi lain, dia tak bisa berbuat banyak untuk menghargai para tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun.
"Tapi bagaimana untuk menghargai mereka yang sudah bekerja puluhan tahun. Jujur saja kemarin kita terbantu oleh TKK dan TKS Karena jumlah PNS-nya terbatas," katanya.
Apalagi untuk menjalankan kebijakan tersebut Pemkab Pandeglang berencana akan memilah ribuan tenaga honorer.
Baca Juga: MenPANRB: Penghapusan Honorer Dilakukan Bertahap
"Honorer yang bisa membantu kita dipilah, mana yang tidak bisa diperpanjang lagi itu dia tereksekusi dengan peraturan. Bagaimana dengan disiplin kerjanya, inovasi ya seperti apa loyalitasnya seperti apa, dedikasinya seperti apa dan ada penilaian lainya. Kalau mereka marah kepada Bupati atau kepala dinasnya memang dia tidak bisa membantu selama ini, tidak ditopang dengan kinerja yang baik," tuturnya.
Kontributor : Saepulloh
Berita Terkait
-
Tenaga Honorer di Banten Masih Tunggu Keputusan Resmi Pemerintah
-
Jalan Terakhir Jujun, Saat Pemerintah akan Hapus Tenaga Honorer
-
Nasib Tenaga Honorer Terkatung-katung, FPNB Surati BKD Pemprov Banten
-
Pemkot Depok Janji Tenaga Honorer Bakal Dialihkan Jadi P3K Sesuai PP
-
Mau Dihapus Pemerintah, Tenaga Honorer di Pemkot Depok Was-was
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WEF Davos 2026, Dirut BRI Tegaskan UMKM Pilar Keuangan Berkelanjutan Global
-
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Halaman 124 Kurikulum Merdeka
-
Syarat Masuk Sampah Tangsel ke Cilowong: Warga Minta CSR Rp1 Miliar dan Ambulans
-
BRI Perkuat Ekonomi Nasional Lewat Program Klasterku Hidupku, Dorong UMKM Tumbuh Berkelanjutan
-
Teken MoU dengan Pemkot Cilegon, Krakatau Steel Bahas Akses Pelabuhan Hingga KEK