SuaraBanten.id - Rencana pemerintah dengan DPR untuk menghapus tenaga honorer menjadi perhatian Bupati Pandeglang Irna Narulita. Dia mengungkapkan, beban pekerjaan pemerintah daerah merasa terbantu dengan kinerja dari tenaga honorer seperti Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS).
Sebab jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pandeglang cukup terbatas.
Namun, Irna menilai dihapuskanya tenaga honorer, tidak tetap semata-mata untuk efisiensi dan efektivitas. Dengan jumlah ASN yang cukup terbatas, Irna menuntut kepada pemerintah pusat kuota CPNS untuk Pandeglang diperbanyak.
"Itu untuk efisien dan efektif, kami juga menuntut kuota CPNS harus lebih besar. Karena kita hampir 12.000 ribu TKK dan TKS dan mereka (usianya) udah hampir 60 tahun," kata Irna di salah satu hotel di Pandeglang, Kamis (23/1/2020).
Menurutnya, penghapusan tersebut tidak langsung diberlakukan, tetapi membutuhkan waktu karena perlu menyesuaikan kebijakan daerahnya masing-masing. Sama hal dengan rencana penghapusan eselon III dan IV. Untuk memastikan hal itu, Pemkab kata Irna akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Biarkan saja wacana itu berjalan gak mungkin langsung dieksekusi, kan kabupaten/kota juga punya kebijakan masing-masing karena ada yang perlu disesuaikan oleh kita," katanya.
Namun, Irna tak menampik para honorer berharap besar mereka bisa diangkat menjadi PNS. Namun di sisi lain, dia tak bisa berbuat banyak untuk menghargai para tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun.
"Tapi bagaimana untuk menghargai mereka yang sudah bekerja puluhan tahun. Jujur saja kemarin kita terbantu oleh TKK dan TKS Karena jumlah PNS-nya terbatas," katanya.
Apalagi untuk menjalankan kebijakan tersebut Pemkab Pandeglang berencana akan memilah ribuan tenaga honorer.
Baca Juga: MenPANRB: Penghapusan Honorer Dilakukan Bertahap
"Honorer yang bisa membantu kita dipilah, mana yang tidak bisa diperpanjang lagi itu dia tereksekusi dengan peraturan. Bagaimana dengan disiplin kerjanya, inovasi ya seperti apa loyalitasnya seperti apa, dedikasinya seperti apa dan ada penilaian lainya. Kalau mereka marah kepada Bupati atau kepala dinasnya memang dia tidak bisa membantu selama ini, tidak ditopang dengan kinerja yang baik," tuturnya.
Kontributor : Saepulloh
Berita Terkait
-
Tenaga Honorer di Banten Masih Tunggu Keputusan Resmi Pemerintah
-
Jalan Terakhir Jujun, Saat Pemerintah akan Hapus Tenaga Honorer
-
Nasib Tenaga Honorer Terkatung-katung, FPNB Surati BKD Pemprov Banten
-
Pemkot Depok Janji Tenaga Honorer Bakal Dialihkan Jadi P3K Sesuai PP
-
Mau Dihapus Pemerintah, Tenaga Honorer di Pemkot Depok Was-was
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Tolak Andrea Bocelli, GPCI Bakal Gelar Konser Besar Galang Dana Palestina
- Konser Andrea Bocelli di Borobudur Tetap Digelar, KIBBM Siapkan Tablig Akbar Penolakan
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Aktivitas Erupsi Tak Surutkan Langkah Nelayan Pandeglang Tetap Melaut
-
Modus Jual Sembako Tak Setor Hasil, Kejati Banten Tahan Tersangka Korupsi PT ABM Rp6,8 M
-
Kampung Somang yang Tenggelam di Bendungan Karian Kembali Muncul, Ini Penjelasan Pengelola
-
Pimpin PUTRI Banten, Nana Sunjana Target Pariwisata Dongkrak Ekonomi Masyarakat
-
Tak Nyangka Diberi Rumah dan Mobil, Atlet Difabel Handayani: Ini Motivasi Buat Terus Berprestasi