SuaraBanten.id - Rencana pemerintah dengan DPR untuk menghapus tenaga honorer menjadi perhatian Bupati Pandeglang Irna Narulita. Dia mengungkapkan, beban pekerjaan pemerintah daerah merasa terbantu dengan kinerja dari tenaga honorer seperti Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS).
Sebab jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pandeglang cukup terbatas.
Namun, Irna menilai dihapuskanya tenaga honorer, tidak tetap semata-mata untuk efisiensi dan efektivitas. Dengan jumlah ASN yang cukup terbatas, Irna menuntut kepada pemerintah pusat kuota CPNS untuk Pandeglang diperbanyak.
"Itu untuk efisien dan efektif, kami juga menuntut kuota CPNS harus lebih besar. Karena kita hampir 12.000 ribu TKK dan TKS dan mereka (usianya) udah hampir 60 tahun," kata Irna di salah satu hotel di Pandeglang, Kamis (23/1/2020).
Menurutnya, penghapusan tersebut tidak langsung diberlakukan, tetapi membutuhkan waktu karena perlu menyesuaikan kebijakan daerahnya masing-masing. Sama hal dengan rencana penghapusan eselon III dan IV. Untuk memastikan hal itu, Pemkab kata Irna akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Biarkan saja wacana itu berjalan gak mungkin langsung dieksekusi, kan kabupaten/kota juga punya kebijakan masing-masing karena ada yang perlu disesuaikan oleh kita," katanya.
Namun, Irna tak menampik para honorer berharap besar mereka bisa diangkat menjadi PNS. Namun di sisi lain, dia tak bisa berbuat banyak untuk menghargai para tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun.
"Tapi bagaimana untuk menghargai mereka yang sudah bekerja puluhan tahun. Jujur saja kemarin kita terbantu oleh TKK dan TKS Karena jumlah PNS-nya terbatas," katanya.
Apalagi untuk menjalankan kebijakan tersebut Pemkab Pandeglang berencana akan memilah ribuan tenaga honorer.
Baca Juga: MenPANRB: Penghapusan Honorer Dilakukan Bertahap
"Honorer yang bisa membantu kita dipilah, mana yang tidak bisa diperpanjang lagi itu dia tereksekusi dengan peraturan. Bagaimana dengan disiplin kerjanya, inovasi ya seperti apa loyalitasnya seperti apa, dedikasinya seperti apa dan ada penilaian lainya. Kalau mereka marah kepada Bupati atau kepala dinasnya memang dia tidak bisa membantu selama ini, tidak ditopang dengan kinerja yang baik," tuturnya.
Kontributor : Saepulloh
Berita Terkait
-
Tenaga Honorer di Banten Masih Tunggu Keputusan Resmi Pemerintah
-
Jalan Terakhir Jujun, Saat Pemerintah akan Hapus Tenaga Honorer
-
Nasib Tenaga Honorer Terkatung-katung, FPNB Surati BKD Pemprov Banten
-
Pemkot Depok Janji Tenaga Honorer Bakal Dialihkan Jadi P3K Sesuai PP
-
Mau Dihapus Pemerintah, Tenaga Honorer di Pemkot Depok Was-was
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Viral Tudingan Pakai APBN untuk Konser K-Pop, Ini 6 Fakta Klarifikasi Wagub Banten Soal Putrinya
-
Dimyati Natakusumah Tepis Isu Anaknya Pakai Uang Negara Demi Nonton K-Pop di Korsel
-
PBNU Minta Ponpes Tanpa Izin Dilarang Beroperasi dan Dilarang Pakai Gelar Kiai
-
Lebak Resmi Siaga Darurat Kekeringan! BPBD Pasok Air Bersih Setiap Hari ke Desa Pelosok
-
Rekor Tiga Kali Selundupkan Sabu dan Ekstasi ke Jakarta, Bareskrim Buru Jaringan Pilot Malaysia