Ganti Pucuk Pimpinan, Muktamar PPP Bakal Dipercepat

SuaraBanten.id - Pergantian pucuk pimpinan partai PPP, masuk dalam rekomendasi hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4, yang digelar di Hotel Le Dian, Kota Serang, Banten, selama dua hari, yakni Jumat hingga Sabtu, 19-20 Juli 2019.

Selama berjalannya Mukernas, pembahasan Mukernas menjadi isu yang paling sering dan membutuhkan waktu cukup lama dibahas oleh para peserta.

"Tentu bergantung pada pilkada yang akan dilakukan 2020, Muswil (musyawarah wilayah) dan muscab (Musyawarah Cabang) dilakukan tiga bulan berturur-turut. Kemungkinan akan dilakukan setelah pilkada dan pelantikan kepala daerah," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa di Hotel Le Dian, Sabtu (20/07/2019).

Sejumlah nama tokoh luar partai PPP muncul sebagai calon ketua umum (Ketum), sebut saja Khofifah Indar Parawansah, Gubernur Jawa Timur (Jatim) hingga yang terbaru adalah nama Budi Waseso (Buwas), Dirut Bulog. Nama terahir, sempat ditolak oleh kader muda PPP. Bahkan Buwas pun menolaknya.

Baca Juga: Gerindra Kejar Kursi MPR, Sekjen PPP: Kita Musyawarah Dulu

"Memang ada kabar burung masuk ke kami, ada yang ingin masuk dan memimpin PPP, tentu kami ada AD/ART dan rukun yamg harus dipenuhi," terangnya.

Sebelum Muktamar PPP digelar, pengurus DPP akan menggelar rapat internal penentuan dan mekanisme pelaksanaannya. Rapat tersebut akan membahas apakah akan menggelar Muktamar Luas Biasa atau Muktamar biasa untuk mengganti pucuk pimpinan di partai berlambang Kakbah.

"Ada Muktamar Luar Biasa maupun Muktamar biasa. Esensi Muktamar luar biasa, hanya melanjutkan hingga 2021. Kalau Muktamar dipercepat maka kalender nya itu mundur," jelasnya.

Suharso Monoarfa ditetapkan sebagai Plt Ketua Umum PPP pada 16 Maret 2019, melalui rapat pengurus harian partai yang dihadiri oleh majelis syariah, majelis pertimbangan, majelis pakar dan mahkamah partai.

Suharso menggantikan Romahurmuziy yang mengundurkan diri, setelah tersandung kasus suap jual beli jabatan di Kanwil Kemenag Jawa Timur dan harus berurusan dengan KPK.

Baca Juga: PPP Pasrah Jika Kehilangan Jatah Kursi Menteri Agama

"Isu muktamar memang menjadi isu yang paling seksi, kita partai yang siap dengan berbagai cuaca dan kami menanggapi berdasarkan AD/ART kami," ujarnya.

Kontributor : Yandhi Deslatama