SuaraBanten.id - Di balik jeritan puluhan sekolah swasta di Kota Serang yang terancam gulung tikar akibat ribuan kursi kosong, terungkap tudingan serius yang mengarah pada Pemerintah Kota Serang.
Kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri tidak hanya dinilai sebagai praktik persaingan tidak sehat, tetapi juga dicurigai memiliki motif terselubung sebagai ajang "mencari proyek" dan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen pemerataan siswa yang pernah ditandatangani bersama dengan sekolah swasta di Serang.
Kondisi kritis dunia pendidikan khususnya sekolah swasta di ibu kota Banten kini mencapai puncaknya. Sebanyak 2.415 kursi di 53 SMP swasta kosong melompong, sementara sembilan sekolah lainnya sudah lebih dulu menyerah dan menutup operasionalnya.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) Kota Serang, Deni Gumelar, menuding biang keladi dari situasi ini adalah kebijakan Pemkot Serang yang tak terkendali.
Baca Juga:Korban Pelecehan Seksual SMAN 4 Serang Diduga Diteror Agar Cabut Laporan Polisi
Namun, menurutnya, ini bukan lagi sekadar soal perebutan siswa. Deni menyiratkan adanya agenda lain di balik ngototnya pemerintah menambah kuota di sekolah negeri.
"Tetapi karena negerinya tadi, saya rasa bukan hanya desakan masyarakat, tetapi ini lebih kepada mencari proyek," pungkasnya dengan nada tegas.
Tudingan ini menjadi puncak kekecewaan para pengelola sekolah swasta, yang merasa telah dikhianati.
Deni mengungkapkan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan tertulis antara pihak sekolah swasta dengan pemerintah kota, yang salah satu poinnya adalah mengatur pemerataan siswa agar tidak terjadi penumpukan di sekolah negeri saja.
Namun, komitmen itu hanya tinggal di atas kertas.
Baca Juga:DPRD Banten Desak Pecat Pelaku Pelecehan Seksual di SMAN 4 Serang, Oknum Guru Baru Dinonaktifkan
"Tetapi di lapangan tidak berjalan, malah yang ada pelanggaran. Jadi kami ingin menegakkan itu, supaya komitmennya betul-betul dijalankan oleh wali kota," jelasnya.
Selain melanggar komitmen, janji-janji Wali Kota Serang terkait pemerataan siswa, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), hingga seragam gratis seolah menjadi angin lalu.
"Tetapi kalau tidak ada siswanya, untuk apa itu semua? Yang ada mungkin kami jadi pengangguran," keluh Deni.
Kini, sekitar 40 sekolah swasta lainnya berada di ambang jurang yang sama, membawa serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi para guru dan staf.
Situasi ini disimbolkan dengan pakaian hitam putih yang dikenakan para guru, seolah menandakan mereka bersiap kembali menjadi pencari kerja.
"Kalau ini dibiarkan mungkin akan menjadi pengangguran yang banyak di sekolah swasta, yang akhirnya Kota Serang juga menjadi bertambah penganggurannya," katanya.
Oleh karena itu, tuntutan FOKKS kini semakin tegas. "Tuntutan kami, kami ingin membatalkan kebijakan penambahan rombel di sekolah negeri. Dan juga kami ingin tetap di 32 siswa per kelas di negeri, dan swasta juga kami siap 32 siswa," imbuhnya, menuntut adanya persaingan yang adil.
Ironisnya, peringatan mengenai pentingnya memperhatikan sekolah swasta sudah pernah disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, saat berkunjung ke Kota Serang pada 2023 lalu.
Ia meminta agar Pemkot Serang memberikan perlakuan yang adil.
"Dukungannya yang penting kan pemerintah itu memberikan kebijakan inklusif dan berkeadilan dan Pemkot juga diharapkan memberikan perhatian kepada sekolah swasta termasuk peningkatan kualitas guru," kata Wamendikdasmen kala itu.
Fajar Riza Ul Haq ketika berkunjung ke Kota Serang pada 20 Maret 2023, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk memperhatikan sekolah swasta agar bisa berkembang sebagaimana sekolah negeri.
"Sektor pendidikan merupakan salah satu program prioritas dan kami hadir untuk memastikan pendidikan bermutu bagi semua, termasuk sekolah swasta," katanya usai melakukan kunjungan ke Sekolah Kristen Mardiyuana, Kota Seran.
Menurut Wamendikdasmen peran sekolah swasta adalah bagian penting dari partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama di daerah terpencil. Sekolah swasta hadir membantu negara menyelenggarakan pendidikan.
"Oleh karena itu kami ingin adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat. Agar peningkatan pendidikan mutu di Kota Serang ini dilakukan secara sinergis bersama-sama karena pusat tidak bisa sendiri dan Pemkot pun begitu, dan kunjungan ini bentuk komitmen kami," katanya.
