“Rekapitulasi kelebihan pembayaran yang berasal dari temuan-temuan (seluruh sekolah) itu sebesar Rp.10.606.272.194,” tulis BPK dalam laporannya.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Banten agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) supaya lebih optimal dalam pembinaan dan pengawasan perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Dana BOS.
Kemudian juga merekomendasikan agar Kepala Dindikbud memedomani ketentuan perencanaan, pengelolaan, dan pertanggujawaban dana BOS.
“(Agar) mengenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Satudan Pendidikan dan Bendahara BOS yang tidak memedomani ketentuan perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS,” tulis rekomendasi BPK.
Baca Juga:BPK Ungkap Dugaan Belanja Fiktif dan Kelebihan Pembayaran DANA BOS SMA/SMK di Banten
Sementara itu, Pelaksana Tugas atau Plt Kepala Inspektorat Provinsi Banten, Siti Ma’ani Nina mengatakan, temuan BPK pada sektor pendidikan telah menjadi atensi pihaknya dan akan terus melakukan pengawasan pasca temuan tersebut agar tidak terulang.
"Mungkin mereka ikut-ikutan karena ada sekolah lain yang melakukan itu kemudian ketidaktahuan bahwa itu hal yang salah," kata Nina kepada wartawan usai rapat koordinasi mengenai barang milik daerah Provinsi Banten bersama Komisi Pemberantasan Korusi atau KPK di Aula Inspektorat, Selasa 27 Mei 2025 lalu.
