SuaraBanten.id - Retribusi sampah sebanyak Rp34,9 juta di Kabupaten Lebak, Banten menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Banten. Temuan BPK itu terjadi pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak yang diduga tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
"Hasil pemeriksaan uji petik pada Pasar Maja, Pasar Sampay, Pasar Cikulur dan Pasar Muncang menunjukkan bahwa pengelola pasar menyetorkan retribusi pelayanan sampah selama tahun 2023 secara tunai melalui sopir armada pengangkutan sampah senilai Rp34.970.000," dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id).
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada DLH Lebak, Nana Mulyana mengatakan, sopir armada pengangkut sampah memang menerima uang dari 4 pengelola pasar yang disebutkan.
Meski demikian, sopir tidak mengetahui bahwa uang yang diberikan merupakan retribusi pelayanan sampah.
Baca Juga:Cek Harga Bahan Pokok Jelang Idul Adha di Pasar Rangkasbitung
"Mereka (sopir-red) itu tidak tahu, bahwa uang itu uang yang harus disetor, pikiran mereka uang itu adalah uang tip dari pengelola pasar. Setelah setahun dikumpul-kumpul ternyata besar, dan nilai itu kemudian jadi temuan," kata Nana dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id).
Kata dia, uang yang diterima kepada para sopir armada akan segera dikembalikan dalam waktu dekat.
"Bulan ini akan disetorkan kembali oleh teman-teman," ujarnya.
Lebih lanjut, Nana mengungkapkan DLH tidak lagi menugaskan kolektor untuk memungut retribusi pelayanan sampah dari para pengelola pasar.
"Jadi nanti kami akan langsung terbitkan invoice dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Mereka (pengelola pasar) langsung menyetorkan ke kas daerah," pungkasnya.
Baca Juga:Pemerintah Lebak Wajibkan Sertifikasi Halal untuk UMKM, Ini Alasannya
