SuaraBanten.id - DPRD Kota Cilegon tengah menyoroti bangunan liar atau bangli yang marak di JLS.
Pihak legislatif menilai bangli yang marak di JL merusak perwajahan Kota Cilegon.
Karenanya, DPRD Kota Cilegon usulkan pembentukan satgas penetiban.
Ketua Komisi IV DPRD Cilegon, Erik Airlangga Al-Ghozali mengatakan jika bangunan-bangunan semi permanen di JLS berdiri di atas lahan milik pemerintah.
Katanya, bangunan yang berdiri tanpa izin itu membuat JLS terlihat tidak rapi.
“Kami kasih waktu satu bulan sebelum puasa itu sudah clear. Kenapa? Pasti di bulan Ramadan orang pada ngabuburit, pada arus mudik segala macam. Kalau penataan Pemkot Cilegon tidak baik, kan nanti tetap kelihatannya kumuh,” katanya usai rapat dengar pendapat dengan lintas OPD, dikutip dari BantenNews.co.id (Jaringan SuaraBanten.id), Rabu (21/2/2024).
Menurut Erik, persoalan bangli di sepanjang JLS sejak dulu sulit untuk terselesaikan.
Menurut politikus Partai Golkar ini, adanya aksi saling lempar tanggung jawab antarinstansi menjadi salah satu kendala.
“Tadi sudah disampaikan Satpol-PP menunggu instruksi dari Disperindag, Satpol-PP menunggu dari PU. Makanya kenapa harus dibuat Satgas agar semuanya clear jangan sampai ada lempar tanggung jawab,” ujarnya.
Untuk itulah, guna mengantisipasi adanya saling lempar tanggung jawab, pihaknya mengusulkan dibentuk Satgas Penertiban Bangli JLS.
“Sepanjang Jalan Lingkar Selatan itu harus ditata. Misalnya, minimal dia harus punya lahan parkir, jangan sampai parkir di sepadan jalan. Prosedurnya harus dibuat sedemikian rupa agar tidak melanggar aturan,” terangnya.
