SuaraBanten.id - Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Lebak dengan tegas menyatakan politik uang dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang bakal dilangsungkan 14 Februari haram.
Wakil MUI Lebak, KH Ahmad Hudori meminta para celon pemimpin dan timnya tidak menggunakan praktik politik uang pada pesta demokrasi lima tahunan ini.
"Kami berharap para calon pemimpin juga tim suksesnya dapat menghindari politik uang, karena masuk perbuatan asror atau penyuap yang mencederai demokrasi pada Pemilu itu," kata KH Ahmad Hudori dikutip dari ANTARA, Senin (12/2/2024).
Ahmad Hudori meminta pelaksanaan [emilihan umum yang digelar 14 Februari 2024 dalam rangka memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak dinodai dengan pratik politik uang.
Menurutnya, masyarakat dapat menjunjung tinggi Pemilu 2024 yang adil, jujur dan memilih sesuai hati nurani masing-masing.
Karenanya, MUI Lebak mengharamkan politik uang berdasarkan sabda nabi yang artinya orang yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka.
Tidak hanya diharamkan agama, sanksi bagi orang yang melakukan politik uang dalam Pemilu 2024 tercantum dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Oleh karena itu, para calon pemimpin dan tim suksesnya maupun partai politik yang mengusungnya lebih baik menyampaikan program - program kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan edukasi.
"Kami berharap warga menolak politik uang dan lebih cerdas dalam menggunakan hak politiknya memilih di antaranya calon pemimpin yang terbaik," katanya.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lebak Dedi Hidayat mengatakan pihaknya hingga kini belum menemukan kasus politik uang di daerah ini.
"Kami berharap pesta demokrasi ini jangan sampai ada politik uang, karena konsekuensinya bisa dikenakan pidana,"katanya menjelaskan. (ANTARA)
