SuaraBanten.id - Persoalan infrastruktur kembali muncul dalam laporan hasil Reses II Anggota DPRD Cilegon Masa Sidang III Tahun 2024. Hal itu diketahui usai 8 fraksi melaporkan hasil reses yang dibacakan oleh Anggota Komisi I DPRD Cilegon, Aam Amarulloh di Rapat Paripurna, Senin (8/2/2024).
Dari sejumlah permasalahan yang dilaporkan dari hasil reses, Aam menyebutkan persoalan infrastruktur itu meliputi perbaikan, peningkatan, pelebaran, dan pengaspalan.
"Permasalahan bidang infrastruktur tentunya masih menjadi pekerjaan rumah dan evaluasi Pemkot Cilegon. Ini dapat dilihat dari kondisi real dan objektif di 4 daerah pemilihan (dapil)," katanya dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta membenarkan persoalan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah dan selalu muncul dalam kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD Cilegon.
Menurut Sanuji, dengan selalu munculnya persoalan infrastruktur dalam laporan hasil reses yang sering dilakukan oleh DPRD Cilegon ini, pemerintah harus membuat terobosan baru untuk menyelesaikannya.
“Mungkin perlu ada terobosan baru ke depan. Mungkin pola seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Infrastruktur kita selesaikan, kita tarik di awal seperti Pemprov Banten itu ada Perda Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Mungkin kita perlu gagas agar infrastruktur kita terutama jalan,” ujarnya.
Selain mempersiapkan terobosan baru, Sanuji menyampaikan pihaknya juga akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah di atasnya untuk penyelesaian infrastruktur.
“Yang kedua, koordinasi. Misalnya ada beberapa ruas jalan yang kewenangannya pusat, koordinasi kita ke pusat mesti dipercepat,” ucapnya.
Sanuji juga mengakui, untuk penyelesaian persoalan infrastruktur tersebut Pemkot Cilegon juga telah menggelontorkan anggaran yang besar. Namun, ia mengungkapkan tantangan untuk menyelesaikannya pun cukup besar juga.
Oleh karena itu, Sanuji mengusulkan anggaran untuk infrastruktur agar ditambahkan kembali dan meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
“Jadi mungkin evaluasi buat kita nampaknya anggaran infrastruktur harus diperbesar atau usulan kita ke provinsi bantu untuk infrastruktur. Seperti di Gerem itu padat dan sempit sekali. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Lurah harus ada jalan alternatif keluar masuk,” tutupnya.
Untuk diketahui, selain persoalan infrastruktur jalan masalah lainnya yang dilaporkan dari hasil reses antara lain normalisasi sungai, pembangunan tembok penahan tanah, dan perbaikan drainase.
Selanjutnya, ada juga permasalahan lahan, ketersediaan lapangan pekerjaan, sanitasi, persoalan sampah, pemberdayaan UMKM, bansos tepat sasaran, dan pemasangan PJU.
