SuaraBanten.id - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen atau yang akrab disapa Gus Nadir baru-baru ini angkat suara soal pembahasan Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) yang sedang menjadi pembicaraan masyarakat Indonesia.
Dikutip dari akun Twitter pribadinya @na_dirs, Gus Nadir meminta untuk menghormati kaum LGBT sebagai sesama manusia. Menurutnya kaum LGBT juga diciptakan Allah SWT dan mereka juga memiliki status sebagai warga negara dengan hak serta kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.
“Setiap manusia membawa ruh suci dari Allah. Sbg warga negara, mereka juga punya hak dan kewajiban yg sama,” ujar Nadirsyah Hosen, dikutip dari cuitan akun @na_dirs, Rabu (25/5/2022).
Diketahui, Gus Nadir merupakan pengurus cabang NU di Australia dan Selandia Baru. Ia berpandangan seharusnya kaum LGBT juga dihormati karena mereka juga manusia.
“Hormati mereka sbg sesama manusia,” ungkapnya.
Dosen Hukum di Universitas Monash ini juga berujar seharusnya sesama manusia tidak boleh terjadi tindakan diskriminasi.
“Tidak boleh terjadi diskriminasi thd siapapun juga,” imbuhnya.
Terkait LGBT adalah dosa, Gus Nadir beranggapan hal tersebut kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kata dia, urusan dosa seseorang merupakan masalah orang tersebut dengan Allah. Karenanya, masalah ini masalah yang sederhana tidak perlu dibuat rumit.
“Urusan dosa atau tidak, itu urusan mereka dg Allah. Sesederhana itu. Gak pakai ribet,” ucap Nadirsyah Hosen.
Baca Juga:Tak Haramkan LGBT, Gus Nadir Minta Masyarakat Lakukan Hal Ini
Diketahui, masalah LGBT kembali menjadi topik pembicaraan yang populer karena kedutaan besar Inggris mengibarkan bendera LGBT di halaman gedungnya yang notabene dalam wilayah kedaulatan Indonesia.
Hal tersebut berbuntut panjang karena seharusnya Inggris menghormati agama, budaya dan kepercayaan negara Indonesia dengan tidak mengibarkan bendera pelangi yang merupakan lambang dari simbol LGBT.
Terkait permasalahan itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah mengumumkan akan memanggil Duta Besar Inggris, Owen Jenkins untuk segera menghadap Menteri Luar Negeri Indonesia, Petahana Retno Marsudi.
