SuaraBanten.id - Berdasarkan data Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT) terkait 198 pesentren yang dicap terafiliasi jaringan teroris.
Terkait hal tersebut, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid memaparkan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang menyebutkan indikasi 198 Pondok pesantren terafiliasi jaringan terorisme.
Sebelumnya Boy Rafli Amar, menyebutkan 198 pesantren terafiliasi terorisme dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa (25/1/22) lalu.
Pernyataan Boy Rafli Amar langsung direspon beberap kalangan dengan menggeneralisasi seolah BNPT anti-pesantren, bahkan ada pula yang menuduh itu narasi islamofobia.
Baca Juga:Penjelasan BNPT Soal Polemik 198 Pesantren Terafiliasi Jaringan Teroris
“Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu memframing berbagai kebijakan untuk meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan dalam pengertian yang negatif,” kata Ahmad.
Kata Ahmad, data yang disajikan kepala BPNT seharusnya dibaca
sebagai pertanggungjawaban kinerja institusi di depan anggota dewan yang mempunyai tugas pencegahan radikal terorisme.
Menurutnya, data tersebut merupakan hasil kerja pemetaan dan monitoring pencegahan radikal terorisme untuk peringatan dan kewaspadaan bagi semua stakeholder.
Terlebih, kata Ahmad, BNPT sebagai lembaga koordinator telah menerapkan kebijakan dan strategi “pentahelix” atau multi pihak dengan merangkul dan melibatkan lima elemen bangsa.
Ahmad memaparkan, multi pihak yang dimaksud yakni pemerintah melalui kementerian/lembaga, komunitas melalui organisasi kemasyarakatan termasuk pondok pesantren, akademisi melalui pelibatan dosen, mahasiswa dan pelajar.
Selain itu, dunia usaha melalui pelibatan perusahaan baik BUMN maupun swasta, dan media melalui pelibatan insan media baik cetak, elektronik dan digital.
“Dengan pendekatan multi pihak tersebut, kebijakan dan program pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dibangun atas prinsip simpatik, silaturahmi, komunikatif dan partisipatif dengan seluruh elemen bangsa,” kata Nurwakhid.
Lebih lanjut, Ahmad menegaskan, kerja BNPT dilandasi dengan nilai dasar (core velue) yang menjadi pegangan, yaitu akronim dari BNPT (berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, terpuji).
“Karena itulah, sangat tidak benar dan tidak beralasan adanya narasi tuduhan terhadap BNPT yang seolah menggeneralisir dan menstigma negatif terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia, apalagi menuduh data tersebut bagian dari bentuk Islamofobia,” ucapnya.
Nurwakhid menjelaskan dalam pelaksanaan program BNPT telah melibatkan para tokoh agama melalui forum gugus tugas pemuka agama BNPT.
BNPT juga telah melakukan silaturahmi kebangsaan dengan mengunjungi pesantren di berbagai wilayah di Indonesia secara berkala dalam konteks pelibatan pesantren.
“Agar tidak keluar dari substansi dan tujuan data itu disampaikan, saya ingin menegaskan data tersebut harus dibaca sebagai upaya peningkatan deteksi dini dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya radikalisme terorisme yang telah melakukan infiltrasi dan kamuflase di tengah masyarakat dalam beragam bentuk dan kanal,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ahmad juga menjabarkan berdasarkan data di Kementerian Agama jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 27.722.
Karenanya, 198 pesantren yang terindikasi terafiliasi jaringan terorisme tersebut hanya sekitar 0,007 persen yang harus mendapatkan perhatian agar tidak meresahkan masyarakat.
Keberadaan itu justru akan mencoreng citra pesantren sebagai lembaga khas nusantara yang setia membangun narasi Islam rahmatan lil alamin dan wawasan kebangsaan.
