SuaraBanten.id - Kritik atas langkah hukum Gubernur Banten, Wahidin Halim yang mempidanakan buruh yang terobos ruang kerja Gubernur Banten menuai kritik Himpunan Mahasiswa Banten atau (HMB) Jakarta.
Ketua HMB Jakarta, Muhammad Fahri menyinggung soal aksi unjuk rasa buruh yang menduduki kantor Gubernur Banten beberapa Rabu (22/12/2021) lalu.
Muhammad Fahri mengungkapkan, aksi buruh yang menduduki kantor Gubernur Banten merupakan dampak dari arogansi Gubernur Banten Wahidin Halim. Kata dia, pernyataan yang dikeluarkan Wahidin Halim menjadi pemantik eskalasi aksi buruh.
Menurutnya, buruh geram dengan ucapan Gubernur Banten yang meminta pihak perusahaan mengganti pegawai yang tidak mau menerima gaji sesuai UMP.
Baca Juga:Kritik Wahidin Halim Pidanakan Buruh, Mahasiswa Cilegon Sebut WH Tak Layak Jadi Gubernur
“Menurut saya eskalasi aksi buruh yang terjadi beberapa hari lalu adalah dampak dari ucapan Wahidin Halim itu sendiri. Wahidin Halim selaku Gubernur Banten seharusnya bisa lebih rendah hati menyikapi aksi buruh ini, seharusnya bisa duduk bersama mencari solusi dengan buruh. Bukan malah mengeluarkan pernyataan yang melukai perasaan buruh.” kata Fahri, Selasa (28/12/2021).
Ia juga berpandangan aspirasi buruh meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah sesuatu yang wajar karena bagian dari hak mereka.
“Saya men-support perjuangan para buruh dalam upaya menaikkan upah. Naiknya upah pekerja secara ekonomi akan menaikkan daya beli masyarakat, jika daya beli masyarakat naik maka ekonomi juga akan tumbuh. DKI Jakarta juga bisa kok menaikkan UMP 5,1 persen. Jadi saya menyarankan Pak Wahidin bisa belajar ke Pak Anies Baswedan dalam merevisi UMP,” lanjut Fahri.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum HMB Jakarta juga menyikapi tindakan Gubernur Banten yang menuntut buruh ke ranah hukum sebagai catatan kelam sejarah di Banten.
"Saya merasa miris. Miris sekali. Ini sejarah kepemimpinan Provinsi Banten, baru kali ini Gubernur menuntut rakyatnya sendiri sampai ke ranah hukum cuma karena persoalan buruh memperjuangkan hak-haknya," katanya.
Baca Juga:Buruh Terobos Ruang Kerja Gubernur Banten, BEM Nusantara Banten Dikecam Mahasiswa
"Oke bicara hukum adalah profesionalitas, tapi Pak Wahidin Halim selaku Gubernur Banten nyaris tidak ada upaya membangun komunikasi yang baik dengan buruh," sambung Fahri.
Ia juga mengapresasi kinerja polisi dan Satpol PP yang mengawal unjuk rasa buruh dari awal sampai akhir. Menurutnya, Polri dan Satpol PP sudah melakukan kinerjanya dengan baik, sehingga tidak terjadi eskalasi yang lebih parah.
“Justru saya mengapresiasi kinerja Polri dan Satpol PP dalam mengawal aksi unjuk rasa buruh kemarin. Dengan jumlah massa yang begitu banyak, tuntutan aksi juga tidak dipenuhi oleh Gubernur, namun tidak sampai terjadi tindakan anarkis atau chaos yang begitu parah,” kata Fahri.
Dalam pernyataan sikapnya, Fahri meminta Kapolda Banten menjadi mediator antara buruh dengan Pemprov Banten untuk mencari solusi terbaik. Ia juga menyarankan WH meminta maaf atas pernyataannya yang telah menyinggung perasaan buruh.
"Dengan rendah hati saya meminta Kapolda Banten menjadi mediator atau pihak yang mendamaikan antara buruh dengan Pemprov Banten dalam hal ini gubernur. Saran saya Pak Wahidin Halim perlu minta maaf atas pernyataannya yang telah menyinggung buruh, buruh juga perlu minta maaf karena sudah menggeruduk kantor Gubernur," ungkapnya.
"Saya sangat memahami posisi buruh yang sudah menyampaikan aspirasi berkali-kali tapi tuntutannya tidak dipenuhi bahkan nyaris tidak diberi ruang berdiskusi dengan Pemprov Banten," ujar Fahri.
Fahri juga menyoroti pernyataan BEM Nusantara Provinsi Banten yang mengutuk buruh dan mendesak Kapolda Banten bertindak tegas kepada buruh.
“Pernyataan BEM Nusantara Provinsi Banten ini seperti dagelan yang sangat tidak lucu. Curiga saya sih mereka mahasiswa-mahasiswa masuk angin yang cari recehan. Kalau saya boleh cek jangan-jangan keluarga mereka juga buruh. Baru kali ini di Banten ada aliansi BEM mengutuk upaya perjuangan kesejahteraan rakyat,” pungkas Fahri.
