Wahidin juga menegaskan bahwa, sebelum UMP Banten itu ditetapkan, seluruh pihak baik perwakilan Pemerintah, pelaku usaha dan buruh telah diajak berdiskusi bersama dirumahnya.
Berdasarkan pertemuan tersebut, seluruhnya sebenarnya menyepakati jalan tengah penetapan UMP.
"Sebelum ada keputusan kita kumpulin, Dinas dikumpulin, ada buruh, Apindo, damai - damai saja. (Kenapa) sudah waktunya, kita yang diserang," jelasnya
Sebelumnya diberitakan, Ratusan buruh yang tergabung dalam berbagai serikat menerobos ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim, Rabu (22/12/2021).
Baca Juga:Kantornya Diacak-acak Buruh, Gubernur Banten Bakal Proses Secara Hukum
Mereka nekad memasukin ruang kerja Wahidin Halim lantaran geram tuntutan tidak digubris atau permintaan revisi upah minimum kota/kabupaten (UMK) tak kunjung direvisi.
Menurut informasi, massa aksi awalnya menuntut UMK 2022 di dalam area Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Lantaran tada pihak yang menemui, sekira pukul 17.15 WIB ratusan buruh menerobos masuk menuju Pendopo Gubernur Banten berharap bisa bertemu dengan Mantan Wali Kota Tangerang itu.
Massa aksi sempat tertahan di depan kantor Gubernur Banten, buruh yang sudah geram lantaran tuntutannya tidak digubris akhirnya merangsek masuk ke ruang kerja WH. Namun ruang kerja orang nomor satu di Banten itu kosong.
Meluapkan kekesalannya, buruh akhirnya menduduki Ruang Kerja Gubernur Banten. Beberapa massa aksi bahkan melontarkan kalimat umpatan dan mengosongkan isi kulkas di ruangan tersebut. Aksi itu tak berlangsung lama, akhirnya massa buruh kembali ke lokasi aksi semula.
Baca Juga:Sebelum Terkenal, YouTuber Mbah Minto Adalah Buruh Tani dan Tukang Pijit Panggilan
Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten, Intan Indria Dewi mengatakan, aksi demonstrasi ini menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim segera merevisi UMK 2022. Dimana buruh menuntut kenaikan UMK sebesar 5,4 persen.
