Sementara, lanjut Deny, Kejaksaan pada tahun 2020 memiliki target 8 kasus dengan anggaran Rp 1,4 miliar. Namun pada waktu itu hanya ada 4 Kasus yang disidik.
“Dan pada 2021, Kejaksan memiliki target 8 kasus dengan anggaran Rp 1,5 miliar namun di bulan April penanganan kasusnya sudah 4 perkara yang naik pada penyidikan,” tutupnya.
Menanggapi riset Banten Bersih, Akademisi Untirta Rizky Godjali mengatakan, ada tren yang melandai dan stagnan dalam upaya pemberantasan korupsi oleh penegak hukum. Padahal, dengan potensi anggaran negara baik dari pemerintah pusat dan daerah, tren penindakan oleh penegak hukum dinilai masih minim.
“Ini masih sangat kecil belum optimal sekali apa yang ditunjukan aparat penegak hukum di Banten terkait penindakan kasus korupsi. Mengapa? Ini perlu dikonfirmai ke APH terkait ini, mengapa membuat target sedikit. Kinerja rendah ini apakah dipengaruhi beberapa faktor, apakah APH itu dalam menanganai kasus tidak hanya soal korupsi. Ini jadi salah satu?” ujarnya.
Baca Juga:Terungkap! Universitas Painan di Banten Ternyata Kampus Abal-abal
Kemudian, kenapa penindakan kasus korupsi di Banten tidak optimal. Apakah jumlah laporan yang sedikit dibandingkan potensi kasus. Atau apakah ini terkait dengan kualitas dan kuantitas penegak hukum di Banten.
“Apakah dari penindakan korupsi yang dikerjakan kejaksaan dan kepolisian dari investigasi murni atau laporan. Ini menarik seberapa konsern APH membuat investigasi murni bukan hanya dari laporan masyarakat dan lembaga lainnya,” pungkasnya.
