“Jadi, sejauh mana FSPP sebagai lembaga kemitraan yang dipercaya pemerintah untuk mengelola data Ponpes. Kerja FSPP dalam konteks dengan dana bantuan dari Pemerintah ini digunakan untuk apa saja. Nah data ini siapa yang kelola. Yang bertanggungjawab terhadap data ini sebetulnya siapa saja,” ujarnya.
Matin juga mengungkapkan, sejauh ini seluruh Ponpes yang menerima bantuan hibah diklaim masuk dalam struktur organisasi FSPP.
Sementara, FSPP sendiri mendapat sumber pendanaan baik bantuan Ponpes maupun dana operasional dari pemerintah.
“Ya kalau Gubernur serius dari sisi ini dulu diberesin. Karena kan kemitraan dengan lembaga apapaun itu juga lembaganya harus diminta pertanggungjawaban,” ungkapnya.
Baca Juga:Ratusan Burung Trucuk Disita Ilegal Masuk Banten, Disimpan di 11 Keranjang
Atas kondisi itu, Matin menduga adanya indikasi oknum FSPP yang terlibat dalam pusaran pemotongan program dana Ponpes. Tak cukup disitu, struktur FSPP diduga melakukan pengkondisian ke setiap Ponpes untuk memanfaatkan dana hibah tersebut.
“Indikasi kenapa Ponpes dipotong? Karena kan alasanya macam-macam. Nah salah satunya pengajuan untuk laporan itu ada yang mengkoordinir,” katanya.
“Setiap bantuan pemerintah memang kan harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak digunakan untuk penyimpangan,” sambungnya.
Matin melihat jika secara administrasi pesantren tidak bisa membuat persyaratan pelaporan pengajuan kenapa justru dibiarkan, tidak diberikan bimbingan dari FSPP.
“Sejauh mana lembaga kemiteraan ini yang sudah diberikan dana oleh Pemerintah memberikan pembinaan terhadap pesantren-pesantren di Banten,” jelasnya.
Baca Juga:Jadwal Imsakiyah Serang Banten, 15 April 2021, 3 Ramadhan 1442 Hijriah
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Matin membeberkan pemotongan dana hibah bervariatif mulai Rp 2 juta, Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta per Ponpes.