SuaraBanten.id - Presiden Joko Widodo mengingatkan sisa waktu pengadaan barang dan jasa sekitar satu bulan lagi yakni pada 22 Desember 2020.
Berdasarkan laporan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP Roni Dwi Susanto, masih terdapat pengadaan untuk proses konstruksi.
"Tadi Pak Roni menyampaikan sekarang ini kontruksi masih dalam proses, terus pengerjaannya kapan? ingat tanggal 22 Desember kita sudah tutup, masuk ke libur panjang akhir tahun," kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara virtual, Rabu (18/11/2020).
Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh pihak terkait melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga:Soal Habib Rizieq dan Anies Baswedan, Rocky Gerung: Istana Sudah Berantakan
Dia menekankan harus ada sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan dan akuntabel. Kemudian juga meningkatkan value for money dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat.
Ia pun meminta LKPP berani melakukan banyak terobosan terutama dengan memanfaatkan teknologi modern, bangun sistem pengadaan yang real time.
"Lakukan transformasi ke arah 100 persen e-procurement, manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data pengadaan agar lebih cepat, big data analytics kognitif, computing artificial intelegent, blok chain, machine learning dan teknologi terbaru harus mulai digunakan," ujar dia.
Menurutnya dengan bantuan teknologi terkini, pemerintah bisa memonitor secara real time nilai realisasi transaksi yang dilaksanakan tiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, apakah sudah tercapai 100 persen atau baru terserap 40 persen dari total belanja pengadaan.
"Sehingga dengan berpijak pada data-data tersebut , para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah diberikan alarm, bisa diberikan peringatan. Supaya mereka melakukan langkah-langkah percepatan," tutur Jokowi.
Baca Juga:Fadli Zon: Mana Berani Polisi Tindak Gibran Langgar Protokol Kesehatan?
Apalagi di masa pandemi Covid-19, kata Jokowi, sangat penting pengadaan dipercepat. Kemudian alarm peringatan perlu diberikan karena banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama.
"Akibatnya tadi saya sampaikan realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik dari APBN dan APBD menjadi terhambat," kata dia.
Jokowi pun menyoroti soal anggaran di sektor konstruksi sebesar Rp40 triliun yang masih dalam proses penyerapan.
"November masih Rp40 Triliun dan itu adalah konstruksi. Terus nanti misalnya kalau itu selesai jadi barangnya seperti apa? kalau bangunan ya ambruk, kalau jembatan ya ambruk hanya berapa bulan. Jangan sampai diulang-ulang, semuanya menumpuk di akhir tahun," katanya.
Oleh karena itu Jokowi meminta dilakukan percepatan dalam realisasi belanja pemerintah. Pasalnya realisasi belanja pemerintah dapat mendorong permintaan dan konsumsi masyarakat, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih baik.
"Dalam situasi krisis seperti sekarang ini kita butuh kecepatan dalam realisasi belanja pemerintah. Karena belanja pemerintah lah yang mendorong demand, mendorong permintaan peningkatan konsumsi masyarakat, yang selanjutnya akan menggerakkan produksi dan tentu saja kita harapkan ekonomi akan tumbuh kembali," katanya.
