SuaraBanten.id - Jaro Saija, tetua adat Baduy, menyesalkan adanya surat terbuka dari Lembaga Adat Baduy yang menginginkan wilayahnya dihapus dari peta destinasi wisata.
Surat tersebut dikirim melalui perwakilan yang ditunjuk oleh Lembaga Adat. Satu diantaranya adalah Heru Nugroho.
Namun, tak semua tokoh Baduy setuju dengan surat yang ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (6/7/2020) lalu, tersebut.
Salah satunya Jaro Saija. Menurutnya, hal seperti itu harusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu.
Baca Juga:Pengamat: Baduy Jangan Ditutup untuk Wisatawan, Tapi Dibatasi Kunjungan
"Memang bagi kami merasakan menyesal. Menyesalnya itu tiba-tiba bikin surat," kata Saija dilansir dari Banten Hits—jaringan Suara.com—Rabu (8/7/2020).
"Penolakan ini itu seharunya kan ada musyawarah dulu, ada bocoran gitu," sambungnya.
Saija mengaku tersinggung dan tak habis pikir adanya surat terbuka yang langsung ditujukan kepada Jokowi.
"Orang bawahnya kan tersinggung nanti, orang dinas Kecamatan, Kabupaten, Pariwisata. Saya pun merasakan tersinggung," tuturnya.
Berdasarkan pengalaman, kata Saija, seharusnya persoalan apapun dimusyawarahkan terlebih dahulu ke pemerintah desa, kecamatan dan Kabupaten.
Baca Juga:Tuntutan Warga Baduy agar Dicoret Dari Destinasi Wisata Disebut Tidak Benar
"Seharusnya kan sebelum ke camat itu ke desa dulu. Harus bagaimana caranya desa yang menangani. Itu menyesal bagi kami," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, masyarakat adat Baduy di Kecamatan Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten melayangkan surat untuk Presiden Jokowi.
Dalam surat tersebut, mereka meminta Jokowi menghapus kawasan adat Baduy sebagai destinasi wisata dan menggantinya sebagai cagar budaya.
Dalam surat itu disebutkan, tantangan melawan kuatnya arus modernisasi yang dibawa para wisatawan dianggap terasa semakin berat bagi para tokoh adat Baduy dalam menanamkan aturan adat yang diberlakukan.
Hal ini pun membuat para tetua adat Baduy khawatir akan runtuhnya tatanan nilai adat pada generasi berikutnya.
