alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Tuntutan Warga Baduy agar Dicoret Dari Destinasi Wisata Disebut Tidak Benar

Chandra Iswinarno Selasa, 07 Juli 2020 | 21:20 WIB

Tuntutan Warga Baduy agar Dicoret Dari Destinasi Wisata Disebut Tidak Benar

Surat yang mengatasnamakan Lembaga Adat Baduy itu terdapat kesalahan dalam dua tuntutan yang saat ini tengah marak dalam pemberitaan berbagai media.

Karena berdasarkan Peraturan Desa nomor 1 tahun 2007 tentang Saba Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Kanekes (Baduy) yang ditandatangi oleh mendiang Jaro Dainah (Jaro Pemerintah sebelum Jaro Saija), dijelaskan jika makna saba budaya itu yakni saling menghargai, menghormati dan saling menjaga dan melindungi adat istiadat masing-masing.

"Mereka bukan tontonan, tapi banyak tuntutan. Banyak hal justru kita harus belajar dari orang Baduy. Sesungguhnya tuntutan mereka cuma ganti istilah Wisata Baduy jadi Saba Budaya Baduy. Para tamu dilarang ngambil foto dan video saat di kawasan Baduy Dalam. Terus orang luar negeri dilarang berkunjung ke Baduy Dalam, serta menjaga keamanan dan kebersihan saat bersilaturahmi ke masyarakat Kanekes (Baduy)," terangnya.

Untuk itu, Uday pun meminta agar pihak-pihak yang merasa memiliki kedekatan personal dengan para pemangku adat Baduy untuk tidak mudah mengklaim dan mengatasnamakan Lembaga Adat Baduy untuk mengurusi persoalan yang terjadi pada masyarakat adat Baduy.

"Setahu saya, sejak 1994 saya bergaul dan bersilaturahmi dengan para pemangku adat Baduy. Segala urusan yang berkaitan dengan hubungan Lembaga Adat dengan pihak luar termasuk pemerintah itu menjadi kewenangan yang dilimpahkam kepada Jaro Pemerintah," katanya.

Baca Juga: Warga Adat Baduy Minta Dicoret dari Wisata Nasional, Ini Kata Pemkab Lebak

Ia pun berharap, semua pihak bisa mengambil pelajaran dari persoalan yang saat ini terjadi pada masyarakat adat Baduy. Terlebih, agar bisa lebih memahami dan menghargai setiap aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat adat Baduy.

"Maka disinilah para pihak semestinya turut serta dalam menjaga komunikasi adat Baduy. Setidaknya tidak menganggap mereka sebagai objek wisata."

Diketahui, ada dua poin tuntutan yang disebar ke sejumlah media oleh pihak yang mengatasnamakan Lembaga Adat Baduy, yakni :

  1. Agar Bapak Presiden melalui perangkat birokrasinya berkenan membuat dan menetapkan sebuah kebijakan supaya Wilayah Adat Baduy tidak lagi dicantumkan sebagai lokasi Objek Wisata. Dengan kata lain, kami memohon agar pemerintah bisa menghapus Wilayah Adat Baduy dari peta objek wisata Indonesia.
  2. Agar Bapak Presiden melalui perangkat birokrasinya mengeluarkan peraturan untuk tidak mengizinkan pihak manapun di seluruh Dunia untuk membuat dan mempublikasikan citra gambar wilayah Baduy, khususnya wilayah Baduy Dalam dari sudut manapun tanpa terkecuali. Terhadap pelanggaran aturan ini kami mengusulkan agar dapat dikenakan sanksi yang tegas.

Kontributor : Sofyan Hadi

Baca Juga: 5 Fakta Suku Baduy yang Minta Dicoret dari Daftar Wisata Nasional

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait