"Begini, siapa yang memiliki (tanah tersebut), kesimpulannya dari data yamg otentik. Pertama, kami memiliki alasan atas tanah, yaitu Akta Jual Beli (AJB) dari H Eno dengan Pak Kusrin. AJB itu tahun 1986. Kedua ada juga surat pelepasan hak, yang di tanda tangani oleh kepala sekolah serta kepala desa. Secara administratif dan aset daerah, lahan ini sudah tercatat dalam lahan aset daerah," kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Serang Asep Nugraha Jaya saat dikonfirmasi.
Pihaknya mengaku, sebelum penyegelan pada Senin (14/10/2019) lalu sudah terjadi peristiwa serupa hingga tiga kali. Dengan adanya penyegelan tersebut, Asep mengakui proses belajar mengajar siswa dan para guru terganggu degan penyegelan tersebut.
"Kemarin saja anak-anak (siswa) melakukan proses belajar di gedung PGRI. Selama periode saya (menjabat sebagai kepala dindik) saja sudah tiga kali di segel," jelasnya.
Berdasar informasi yang dihimpun, Aris kali pertama melakukan penyegelan pada 9 April 2018. Kemudian berlanjut di tanggal 10 Desember 2018. Di tahun tersebut, Aris mengaku luluh dan membuka kembali segelnya. Lantaran para siswa akan melangsungkan ujian.
Baca Juga:Kabut Asap Makin Pekat, Pemkot Jambi Kembali Liburkan Sekolah
Kemudian penyegelan terjadi lagi pada 15 Juli 2019. Terbaru, penyegelan terjadi pada Senin, 14 Oktober 2019 kemarin. Tuntutannya pun masih sama, meminta Pemkab Serang bertanggung jawab atas penggunaan lahan tersebut.
Kontributor : Yandhi Deslatama
