Kota Serang Darurat Tenaga Pengajar, Puluhan SD dan SMP Kekurangan 300 Guru

SuaraBanten.id - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Ahmad Nuri mengungkapkan bila kebutuhan guru untuk jenjang SD hingga SMP di Kota Serang diperkirakan mencapai sekitar 300 orang.

Meski begitu, diakui Nuri, pihaknya akan melakukan pemetaan komprehensif untuk mengetahui jumlah pasti kebutuhan guru di tingkat SD hingga SMP di Kota Serang pada tahun ajaran 2026/2027.

"Ada ratusan sekitar 300 orang, dari jenjang SD sampai SMP kekurangan guru yang memang perlu ada penambahan dari kita," kata Nuri, Selasa (11/8/2026).

Dikatakan Nuri, kondisi kekurangan guru membuat pihaknya perlu mencari dukungan tambahan untuk memastikan proses pembelajaran di sekolah bisa berjalan tetap optimal.

Namun, lanjut Nuri, jumlah sekitar 300 orang merupakan kebutuhan guru baik yang berstatus ASN maupun PPK.

Disampaikan Nuri, sejumlah sekolah telah mengajukan penambahan guru lantaran mengalami kekurangan, seperti di SDN Kubang Kemiri dan SMPN 11 Kota Serang.

"SDN Kubang Kemiri kekurangan guru, dan sekarang sudah mengajukan usulan (penambahan). Atau contoh lain di SMPN 11 orang, mereka juga meminta guru karena kekurangan tenaga pendidik," ungkapnya.

Diakui Nuri, persoalan kebutuhan guru semakin mendesak dengan adanya kebijakan kewajiban pelajaran Bahasa Inggris di tingkat SD dari pemerintah pusat.
Sebab kebijakan tersebut mengharuskan tambahan guru yang memiliki kompetensi mengajar Bahasa Inggris.

"Apalagi sekarang ada kebijakan bahwa Bahasa Inggris akan menjadi pelajaran di SD, itu harus ada rekrutmen guru," ucap Nuri.

Baca Juga: Belum Memiliki Penasihat Hukum, Sidang Perdana Terdakwa Pembunuhan Anak Politisi Cilegon Ditunda

Diakui Nuri, pensiunnya sejumlah guru menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekurangan guru di sejumlah sekolah di tingkat SD hingga SMP.

Kendati begitu, kata Nuri, pihaknya akan melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi terganggunya pembelajaran di sejumlah sekolah yang kekurangan guru.

"Kalau misalkan tidak ada sumber dayanya, kita mau kirim dari mana? Sementara tidak ada sekolah yang kelebihan guru. Karena untuk guru mata pelajaran atau guru kelas, tidak mungkin dong tiba-tiba 3 kelas ditinggalkan tanpa guru. Nah itu harus ada kebijakannya," terang Nuri.

"Kita konsultasi dulu. Kita konsultasi ke bagian BKPSDM dan konsultasi me kementerian," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pemenuhan guru agar penerapan kebijakan wajib pelajaran Bahasa Inggris di tingkat SD tidak menambah persoalan di daerah yang masih kekurangan guru.

Nuri berharap, guru-guru yang berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu bisa segera diangkat menjadi penuh waktu sehingga dapat mengisi kebutuhan guru di sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru.