- Kepala BKKBN, Wihaji, mengunjungi Cilegon pada 5 Februari 2026 untuk memperkuat Tim Pendamping Keluarga (TPK) terkait program MBG.
- TPK kini resmi bertugas menjadi ujung tombak pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai perintah Presiden baru.
- Cilegon dinilai lebih maju karena infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah banyak tersedia untuk MBG.
SuaraBanten.id - Menteri Kependudukan dan Pembangunan atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji menyambangi Kota Cilegon, Kamis 5 Februari 2026. Lawatannya ke Kota yang berada di ujung barat Pulau Jawa itu dilakukan untuk memperkuat Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Diketahui, TPK merupakan tim yang nantinya bakal menyalurkan Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui hingga balita non PAUD (3B). Kunjungan kali ini mengungkap Cilegon selangkah lebih maju dan menyiapkan program tersebut sebelum instruksi resmi disampaikan.
Dalam kunjungannya, Wihaji menjelaskan, kunjungannya merupakan bagian dari tur nasional untuk melakukan penguatan terhadap hampir 600 ribu TPK di seluruh Indonesia.
"Kenapa perlu dikumpulkan, ada beberapa penguatan. Karena kita mendapatkan perintah baru dari bapak Presiden (Prabowo Subianto). Sehingga kedatangan saya di sini untuk menjelaskan Perpres baru Nomor 115 pasal 47 kita yang mempunyai tim pendamping keluarga diminta untuk mendiskusikan program MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non Paud," kata Wihaji kepada awak media, Kamis 5 Februari 2026.
Kata Wihaji, TPK yang selama ini fokus pada pendampingan keluarga, kini resmi menjadi ujung tombak pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kata dia, saat daerah lain di Indonesia masih dalam tahap pendataan atau bahkan percobaan, ia justru mendapatkan laporan yang impresif dari Wali Kota Cilegon, Robinsar.
Infrastruktur kunci untuk distribusi MBG, yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau 'dapur gizi', ternyata sudah banyak tersedia di Kota Baja.
"Dari distribusi itu pak ko ada yang belum dapat. Karena memang belum ada yang dapat dari SPPG ya, adanya memang lagi pendataan, dan ada juga yang lagi percobaan,” kata Wihaji, merujuk pada kondisi umum di daerah lain.
Khusus di Kota Cilegon, berdasarkan hasil laporan Wali Kota Cilegon, Robinsar, saat ini sudah ada sekitar 30 lebih SPPG diharapkan salah satunya dapat digunakan untuk MBG.
Baca Juga: 56 Warga Terdampak, KLH Dalami Dampak Korosif Paparan Asam Nitrat di Cilegon
Kesiapan infrastruktur ini menempatkan Cilegon di posisi terdepan, siap untuk langsung 'tancap gas' menjalankan program prioritas nasional ini begitu arahan teknisnya final.
Berita Terkait
-
56 Warga Terdampak, KLH Dalami Dampak Korosif Paparan Asam Nitrat di Cilegon
-
Jalankan Intruksi Prabowo, Ratusan Masyarakat Cilegon Dicek Kesehatan Gratis
-
Dua Rumah Janda di Cilegon Direhab, Tak Layak Huni Hingga Tak Punya WC
-
14 Pejabat Eselon II Pemkot Cilegon Diambil Sumpah, Ini Daftar Nama dan Jabatanya
-
DPRD Banten Desak Penelusuran Mendalam Dugaan Kebocoran Tangki PT Vopak
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Sederhana dan Gemar Bercanda, Ini Sosok Mantan Wali Kota Serang Syafrudin di Mata Budi Rustandi
-
Kejari Tangsel Bongkar Dugaan Korupsi, Kepala Unit Jadi Tersangka
-
Gubernur Banten: 801 SMA hingga MA Swasta di Banten Kini Gratis
-
Usut Sungai Ciujung yang Hitam dan Bau, DLHK Banten Kantongi 3 Fokus Investigasi
-
Langgar 3 Ranah Hukum Sekaligus, Kementerian LH Gugat Produsen Oli Bekas di Tangerang