5 Pejabat Pemprov Berebut Kursi Sekda Banten, Terbaru Jalani Tes Wawancara

SuaraBanten.id - Lima pejabat Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten berebut kursi Sekretaris Daerah atau Sekda Banten. Kelima pejabat Pemprov Banten itu terbaru menjalani tes wawancara oleh tim Panitia Seleksi (Pansel).

Tim Pansel Sekda Banten menggelar tes wawancara kepada lima pejabat Pemprov Banten di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, sekira pukul 14.00 WIB.

Diketahui, kelima pejabat Pemprov Banten itu yakni, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten Nana Supiana, Asisten Daerah atau Asda I Pemprov Banten Komarudin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti.

Kemudia, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana atau DP3AKKB Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina, serta Sekretaris DPRD Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan yang juga ikut berebut kursi Sekda Banten.

Baca Juga: 5 Pejabat Berebut Kursi Sekda Banten Pengamat Singgung Transparansi Publik dan Ancaman Politisasi

Kepala Sekretariat Pansel Sekda Banten, EA Deni Hermawan mengatakan, proses tes wawancara untuk lima calon Sekda Provinsi Banten diadakan hari ini, Kamis 5 Juni 2025.

"Hari ini kelima kandidat akan mengikuti tes wawancara yang dimulai pukul 14.00 WIB. Setiap kandidat mendapatkan waktu 15 sampai 20 menit untuk menjawab pertanyaan Pansel seputar makalah yang telah mereka buat," katanya dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id).

Kata Deni Hermawan, proses tes wawancara yang dilalui lima calon Sekda Banten itu berlangsung dalam waktu yang cukup singkat yakni 15 hingga 20 menit per orang.

"Ya sekitar 15 sampai 20 menit per orang. Akan dilakukan secara paralel," ungkapnya memberitahu proses tes wawancara.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pihak menganggap seleksi Sekda Banten tengah memasuki fase krusial dan menuai sorotan dari berbagai pihak.

Baca Juga: Pemprov Banten Habiskan Rp1,8 Miliar untuk Peresmian RSUD Cilograng dan Labuan di Tengah Efisiensi

Seiring harapan publik untuk birokrasi yang bersih dan profesional, justru muncul kekhawatiran akan adanya politisasi dan tarik-menarik kepentingan yang berpotensi mencederai integritas proses seleksi tersebut.

Koordinator Penggerak Mahasiswa Pelajar Banten, Idan Wildan, dengan tegas mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga kondusifitas dan menjunjung tinggi kompetisi yang sehat dalam seleksi Sekda.

Ia mengecam adanya serangan dan tuduhan terhadap salah satu calon Sekda di tengah berlangsungnya proses seleksi yang ia nilai sarat kepentingan dan berpotensi menjadi kampanye hitam.

“Serangan mendadak kepada salah satu calon di saat proses seleksi berjalan adalah indikasi kuat adanya politisasi. Motifnya bisa bermacam-macam, tapi dampaknya jelas: menciptakan opini sesat dan menggiring hasil seleksi ke arah yang tidak sehat,” ujar Idan dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id), Senin 2 Juni 2025.

Menurut Idan, praktik semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap proses birokrasi, tetapi juga menodai prinsip demokrasi yang semestinya menjadi landasan tata kelola pemerintahan.

Idan pun menyerukan keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam mengawal proses seleksi secara objektif dan berbasis data, bukan rumor.