5 Pejabat Berebut Kursi Sekda Banten Pengamat Singgung Transparansi Publik dan Ancaman Politisasi

SuaraBanten.id - Sebanyak 5 pejabat Pemprov Banten ikut berebut kursi calon Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Banten. Para pejabat tersebut ikut serta dalam bursa pencalonan Sekda Banten yang tengah berlangsung.

Kelima pejabat Pemprov Banten yang mengikuti bursa pencalonan Sekda Banten itu yakni, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten Nana Supiana, Asisten Daerah atau Asda I Pemprov Banten Komarudin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti.

Selain itu, ada juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana atau DP3AKKB Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina, serta Sekretaris DPRD Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan yang juga ikut berebut kursi Sekda Banten.

Di tengah proses seleksi sekda Banten itu, sejumlah pihak menganggap seleksi tersebut kini memasuki fase krusial dan menuai sorotan dari berbagai pihak.

Seiring harapan publik untuk birokrasi yang bersih dan profesional, justru muncul kekhawatiran akan adanya politisasi dan tarik-menarik kepentingan yang berpotensi mencederai integritas proses seleksi tersebut.

Koordinator Penggerak Mahasiswa Pelajar Banten, Idan Wildan, dengan tegas mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga kondusifitas dan menjunjung tinggi kompetisi yang sehat dalam seleksi Sekda.

Ia mengecam adanya serangan dan tuduhan terhadap salah satu calon Sekda di tengah berlangsungnya proses seleksi yang ia nilai sarat kepentingan dan berpotensi menjadi kampanye hitam.

“Serangan mendadak kepada salah satu calon di saat proses seleksi berjalan adalah indikasi kuat adanya politisasi. Motifnya bisa bermacam-macam, tapi dampaknya jelas: menciptakan opini sesat dan menggiring hasil seleksi ke arah yang tidak sehat,” ujar Idan dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id), Senin 2 Juni 2025.

Menurut Idan, praktik semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap proses birokrasi, tetapi juga menodai prinsip demokrasi yang semestinya menjadi landasan tata kelola pemerintahan.

Baca Juga: Pemprov Banten Habiskan Rp1,8 Miliar untuk Peresmian RSUD Cilograng dan Labuan di Tengah Efisiensi

Idan pun menyerukan keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam mengawal proses seleksi secara objektif dan berbasis data, bukan rumor.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Dr. Ail Muldi, menegaskan pentingnya transparansi pada proses seleksi Sekda Banten oleh Timsel dan Gubernur Banten.

Ia menyebut ada tiga aspek utama yang perlu diperhatikan yanki mencakup, keterbukaan profil dan rekam jejak calon, kemampuan menerjemahkan visi-misi gubernur dalam RPJMD, dan kepiawaian menjalin komunikasi strategis dengan berbagai pihak.

“Gubernur harus terbuka kepada publik. Jangan sampai ada kesan bahwa pemilihan Sekda didasarkan pada balas budi atau kedekatan politik. Penekanannya adalah transparansi dan objektivitas,” ujar Ail.

Ail juga menyoroti pentingnya Sekda sebagai katalisator program percepatan pembangunan, terutama karena Gubernur Andra Soni belum memiliki pengalaman memimpin daerah sebelumnya.

Dalam konteks ini, sosok Sekda harus mampu menjembatani komunikasi antara gubernur dengan publik, OPD, dan unsur Muspida.

Menanggapi isu akan masuknya figur dari pemerintah pusat sebagai calon Sekda, Ail menyatakan hal tersebut bisa menjadi blunder jika tidak memperhitungkan kebutuhan adaptasi dan pemahaman lokal.

Menurutya, dalam era otonomi daerah, seharusnya daerah mampu memanfaatkan potensi SDM lokal yang lebih memahami masalah dan solusinya terutama terkait karakteristik sosial masyarakat Banten.

“Memang orang pusat bisa kuat secara aturan, tapi belum tentu cepat menangkap aspirasi masyarakat bawah. Kita butuh yang bisa langsung kerja, memahami kultur lokal, dan siap bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.

Keduanya sepakat keberhasilan Gubernur-Wakil Gubernur Andra Soni dan Ahmad Dimyati di tahun kedua kepemimpinan mereka sangat tergantung pada kualitas Sekda yang dipilih.

Bila seleksi ini gagal dijaga dari intervensi politik dan tidak dilakukan secara transparan, maka bukan hanya kredibilitas pemimpin daerah yang dipertaruhkan, tetapi juga masa depan tata kelola pemerintahan Banten.

Seleksi Sekda bukan sekadar urusan administratif, melainkan pertaruhan arah pembangunan Banten. Dalam situasi ini, publik Banten layak mendapatkan proses seleksi yang transparan, berintegritas, dan bebas dari kepentingan politik sempit.

Sebab, dari proses yang sehat akan lahir kepemimpinan birokrasi yang kuat, bukan boneka politik.