Scroll untuk membaca artikel
Hairul Alwan
Rabu, 16 April 2025 | 09:48 WIB
Rahmatullah mengembalikan formulir pendaftaran calon ketua DPD PAN Cilegon. [Istimewa]

Tak hanya fokus pada hari ini, Rahmatullah juga menunjukkan pandangan visionernya terhadap masa depan politik lokal. 

Ia menekankan pentingnya konsolidasi sejak dini untuk menyambut Pemilu dan Pilkada 2029, serta dorongan kuat untuk regenerasi kader.

"Kader-kader muda harus mulai dipersiapkan untuk tampil. Kalau solid dan satu visi, saya yakin PAN bisa semakin kuat di mata masyarakat," paparnya.

Terkait proses verifikasi berkas, Rahmatullah menyerahkan sepenuhnya kepada panitia penjaringan. Sikap ini mencerminkan kedewasaan politik dan kepatuhan terhadap mekanisme organisasi.

Baca Juga: 10 Keder Terbaik Berebut Kursi Ketua DPD PAN Cilegon, Ada Dede Rohana Hingga Masduki

"Hari ini kami serahkan formulir. Soal kelengkapan, biar panitia yang memproses sesuai aturan," pungkasnya.

angkah Rahmatullah bukan hanya tentang kompetisi internal, melainkan tentang membangun harapan baru bagi PAN Kota Cilegon—sebuah langkah maju menuju politik yang bersih, inklusif, dan berpihak pada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Musda PAN Kota Cilegon, Didi Iskandar mengungkapkan, proses selanjutnya akan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Didi menjelaskan bahwa DPP menyarankan agar proses pemilihan dilakukan tanpa menimbulkan kegaduhan dan menghindari perpecahan di internal partai.

"Setelah formulir kita serahkan ke DPW kemudian diserahkan ke DPP. DPP menyarankan jangan sampai terjadi kegaduhan. Syarat minimal nggak ada, lebih baik kita bersama membangun partai bersama," ujarnya usai menerima formulir pendaftaran Rahmatullah. 

Baca Juga: Daftar Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Serang, Syafrudin Minta PKB Koalisi dengan PAN

Didi menyampaikan bahwa proses percepatan dilakukan sesuai surat edaran yang telah diterima. Adapun, masih kata dia, penyaringan calon, Didi menegaskan bahwa itu adalah kewenangan penuh DPP.

Load More