SuaraBanten.id - Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon mengakui pemasangan alat pemantau kualitas udara ketika insiden bencana industri PT CAP yang terjadi pada Sabtu (20/1/2024) lalu itu terlambat.
Seperti diketahui, relawan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nur Cholis Hasan menyayangkan keterlambatan DLH Kota Cilegon dalam memasang alat pemantau kualitas udara.
Menurut informasi, DLH Kota Cilegon memasang tiga alat pemantau kualitas udara di area kawasan PT Chandra Asri Pacific Tbk (CAP), Lingkungan Warungkara, Kecamatan Ciwandan, dan Lingkungan Dermaga Malang, Kecamatan Grogol pada Minggu (21/1/2024) sekira pukul 01.00 WIB.
Karena keterlambatan pemasangan alat pemantau tersebut, Cholis menduga hal itu menyebabkan turunnya kadar kimia yang belakangan diketahui merupakan senyawa hidrokarbon yang terhirup oleh warga.
Menanggapi hal itu, Kepala DLH Kota Cilegon Sabri Mahyudin mengakui pemasangan alat pemantau kualitas udara ketika insiden bencana industri PT CAP itu terlambat.
"Itu diakui salah satu kelemahan DLH Kota Cilegon," katanya dikutip dari BantenNews (Jaringan SuaraBanten.id), Kamis (1/2/2024).
Menurut Sabri, keterlambatan pemasangan alat pemantau kualitas udara itu lantaran DLH Kota Cilegon belum mempunyai alat yang lebih memadai.
“Kalau yang portable kita masih belum punya alatnya. Yang kemarin dipasang itu dari lab namanya ambien. Makanya Cilegon ini tolonglah dibantu alat-alatnya,” ujarnya.
Namun ironisnya, Sabri mengungkapkan ketika terjadi insiden bencana industri di PT CAP Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang dipasang di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan tidak berfungsi.
"Pada saat kejadian saya bilang ke Pak Sekda, ISPU yang ada di Ciwandan itu lagi ada peralihan dari sistem voucher ke pra bayar. Pada saat itu ISPU sedang tidak berfungsi dan tidak ter-reccord," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Dapat Rp14,7 M dari APBN, Raffi Ahmad Dulu Akuisisi Cilegon United Cuma Rp8 Miliar
-
Tiga Pejabat Utama Polda Banten Dimutasi, Ini Daftar Penggantinya
-
Karhutla Bukan Ulah Individu, WALHI: Ini Bencana Struktural
-
Pemerintah Atur Tarif Angkutan Barang Penyeberangan Mulai 2027
-
Nyawa Bertumbangan, Jutaan Warga Terdampak, Kenapa Karhutla Tak Jadi Bencana Nasional?
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00
-
Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur
-
Tunggu Prabowo Mendarat di Halim, Gibran Sampaikan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres
-
Gibran Rakabuming Mundur dari Posisi Wakil Presiden Malam Ini
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
Terkini
-
Mencari Penyebab Terbakarnya KMP Batumandi, Puslabfor Mabes Polri dan KNKT Turun Tangan
-
Bukan Cuma Puncak, Daerah Asal Kapolri Ini Ternyata Menyimpan 5 Surga Wisata Alam Menawan
-
BMKG Tetapkan Status Siaga Hujan Sangat Lebat untuk 5 Provinsi Ini
-
Bola Panas Porprov VII Banten 2026, Pengamat Ingatkan Pilar: Siap-siap Ada yang Diangkut APH
-
Mahasiswa Garapi Bakar Ban dan Lumpuhkan Jalan Sudirman Serang