SuaraBanten.id - Simulasi pemilihan umum atau pemilu di Provinsi Banten belakangan menuai kritik. Hal tersebut lantaran simulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil suara Pemilu 2024 tidak sesuai fakta yang ada.
Ketidak sesuaian itu, terjadi dalam kertas suara simulsi yang hanya mencantumkan dua pasangan Calon (Paslon) Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Padahal pada pesta demokrasi lima tahunan ini terdapat 3 pasangan calon (Paslon).
Seperti diketahui, pesta demokrasi lima tahunan kali ini diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud).
Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal mengatakan, dalam simulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di Banten hanya mencantumkan dua Paslon untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, padahal faktanya pilpres diikuti tiga paslon.
Menurut Ali, simulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil suara dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tata cara dan proses teknis di TPS dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Simulasi itu bertujuan memberi informasi dan pemahaman pada pemilih tentang bagaimana tata cara dan proses teknis pungut hitung dan rekap hasil suara," kata Ali dikutip dari Bantennews (Jaringan Suarabanten.id), Rabu (3/1/2024).
"Tapi ini kenapa contoh surat suara untuk Pilpres yang digunakan hanya mencantumkan dua paslon, padahal kan di Pilres 2024 ini ada tiga paslon," kata Ali mempertanyakan hal tersebut.
Kata Ali, seharusnya simulasi yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota di Banten harus disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.
Hal tersebit perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman tata cara dan proses pungut hitung dan rekap suara agar tidak menimbulkan kebingungan pada masyarakat.
Baca Juga: Gempa Bayah Berkekuatan Magnitudo 5,9 Terasa Hingga Bogor, Sukabumi dan Bandung
"Ini yang kami sesalkan, karena di dummy simulasi hanya ada dua paslon, sementara Pilpres-nya diikuti tiga pasangan," ujarnya.
Ali mengungkapkan, seharusnya KPU sebagai pelaksana pemilu harus bisa memberikan pemahaman secara menyeluruh soal pelaksanaan Pemilu. Termasuk hal-hal teknis dalam pelaksanaan Pemilu harus diperhatikan secara teliti.
Kata dia, tidak menutup kemungkinan kesalahan selanjutnya dapat terulang terkait soal-soal teknis yang tidak diperhatikan secara teliti dan detail.
"Imbauan saya jika akan kembali dilakukan simulasi pengut hitung rekap hasil suara, maka semuanya, baik tata cara sampai contoh surat suaranya harus sesuai dengan jumlah pasangan calon yang ada," ujarnya.
Berita Terkait
-
Gempa Bayah Berkekuatan Magnitudo 5,9 Terasa Hingga Bogor, Sukabumi dan Bandung
-
Bayah Diguncang Gempa Bumi Berkekuatan Magnitudo 5,9
-
Pj Wali Kota Tangerang Ajak Dewan Kolaborasi dan Sinergi Bangun Kota
-
Sidak ASN Serang Pasca Libur Natal dan Tahun Baru, Banyak yang Bolos?
-
Pemilik Salon Kecantikan Ilegal di Serang Banten Divonis 45 Hari Penjara
Terpopuler
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
- Persija Sudah Temukan Pengganti Mauricio Souza, Target Juara Super League Musim Depan
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
Pilihan
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
Terkini
-
Satu Tahun Ratu Zakiyah-Najib, Program Pendidikan dan Kesehatan Tuai Apresiasi Dewan
-
PAN Cilegon Siapkan Strategi Menang Pemilu 2029, Fokus Konsolidasi hingga Pendataan Relawan
-
6 Rekomendasi Sepatu Lokal 2026 yang Kualitasnya Geser Brand Luar Negeri
-
Wabup vs Bapperida, Kebijakan TPA Bojong Menteng Serang Terpecah Belah?
-
Satu Tahun Zakiyah-Najib, Fraksi Demokrat Kritik Lambannya OPD dan Sengkarut Sampah di Serang