Ada 8.799 Keluarga di Kota Serang Miskin Ekstrem, Penyaluran Bantuan Dipertanyakan

SuaraBanten.id - Sebanyak 8.799 keluarga di Kota Serang, Banten masuk dalam kategori miskin ektrem. Ribuan warga Kota Serang itu tercatat dalam data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Agustus 2023 lalu.

Diketahui, miskin ektrem yakni kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan, kesehatan, tempat tinggal serta pendidikan.

Salah satu keluarga yang masuk dalam miskin ekstrem, Syarif (60) dan istrinya Aniah (54) tercatat dalam data Kemenko PMK itu.

Syarif yang merupakan warga Kampung Lebak Sili, RT 03 RW 08, Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten sudah dua tahun terakhir tidak bekerja.

Ia tidak bekerja karena sakit, sebelumnya Syarif bekerja sebagai kuli panggul di Pasar Rau, Kota Serang, Provinsi Banten.

Sementara sang istri, Aniah berprofesi sebagai pemulung dengan penghasilan tak menentu. Jika dirata-rata penghasilannya kurang lebih Rp400 Ribu per bulan. Sedangkan dari perkawinan Syarif dan Aniah mereka dikaruniakan 8 orang anak.

Salah satu Caleg Nasdem di Kota Serang, Wibowo mengatakan, beginilah potret masyarakat Kota Serang yang sesungguhnya.

Ia menyinggung wilayah yang merupakan Ibukota Provinsi Banten ini masih terdapat 8.799 keluarga yang miskin ekstrem.

“Pemkot kerjanya ngapain saja, kenapa jumlah warga miskinnya masih banyak,” kata Wibowo dikutip dari Bantennews.co.id (Jaringan SuaraBanten.id), Senin (13/11/2023).

Baca Juga: Bocah 9 Tahun yang Hilang di Sungai Sentul Kragilan Ditemukan Tewas

Padahal, mengacu Inpres No 4 tahun 2022, program pengentasan kemiskinan harus selesai pada tahun depan alias tahun 2024 mendatang.

“Harusnya program pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas Pemkot Serang untuk diselesaikan,” ujarnya.

Wibowo memaparkan, di tengah banyaknya program bantuan pemerintah bagi keluarga miskin yang di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Namun, nyatanya jumlah keluarga miskin di Ibukota Provinsi Banten itu masih saja tetap tinggi. Kondisi tersebut membuatnya mempertanyakan bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran atau tidak.

Wibowo bahkan mengaku akan melakukan pengecekan sejumlah bantuan pemerintah untuk masyarakat itu tepat sasaran atau tidak.

“Saya akan cek, apakah bantuan pemerintah itu tepat sasaran atau tidak,” ujar Caleg dengan nomor urut 7 itu.