Scroll untuk membaca artikel
Andi Ahmad S
Jum'at, 23 September 2022 | 19:01 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2022 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (15/9/2022). [ANTARA]

SuaraBanten.id - Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, serangan yang dibuat Partai Demokrat beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), soal infrastruktur dinilai bisa blunder.

Sebab kata dia, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena sukses membangun infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur menempati ranking pertama kepuasan publik kepada Jokowi," kata Adi Prayitno yang menjabat Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, mengutip dari Antara.

Oleh karena itu, kata dia, menyerang Presiden Jokowi dengan isu terkait infrastruktur merupakan sebuah kesalahan atau tindakan "blunder".

"Jadi, AHY (Ketua Umum DPP Partai Demokrat) salah isu kalau serang Jokowi di bidang infrastruktur," kata Adi.

Dalam Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu, AHY ketika itu menyebut kebanyakan infrastruktur telah dibangun terlebih dahulu oleh Pemerintahan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pemerintahan Jokowi dikatakan tinggal meresmikan atau seremoni gunting pita.

Baca Juga: Jokowi Bentuk Tim PPHAM, TII: Pemerintah Enggan Beri Keadilan Korban Kasus HAM Berat Masa Lalu

Adi menilai AHY sengaja menyerang Jokowi dengan mengklaim 70 persen hingga 80 persen proyek infrastruktur sudah dibangun di era SBY. Padahal, menurut Adi, sudah rahasia umum Pemerintahan Jokowi sangat masif membangun infrastruktur.

"Dua periode Jokowi, pembangunan jalan tol sepanjang 1.540,1 kilometer di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dalam kurun waktu tujuh tahun. Pembangunan pada masa SBY sepanjang 189,2 KM jalan tol baru rampung setelah 10 tahun," ucapnya.

Tidak hanya jalan tol, lanjut Adi, Presiden Jokowi juga membangun 29 bandara. Sedangkan SBY, 10 tahun menjabat hanya bisa membangun 24 bandara.

Di era Jokowi, katanya, sebanyak 12 bendungan selesai dibangun dalam kurun waktu tujuh tahun pemerintahan, sedangkan 27 bendungan ditargetkan selesai pada 2024. Pada masa SBY, hanya mampu membangun 14 bendungan.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyebutkan pemerintah bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam membangun tak lepas dari dukungan rakyat.

Dia mengatakan kepemimpinan di negeri ini harus berkelanjutan dan apa yang sudah digagas pemerintah sebelumnya dilanjutkan pemerintah berikutnya, hal itu menjadi sebuah kewajaran.

"Tentunya, kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan buat tunjukkan siapa paling hebat. Kecuali, memang yang dicari memang tepuk tangan, ya silakan saja," kata Faldo. [Antara]

Load More