SuaraBanten.id - Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, serangan yang dibuat Partai Demokrat beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), soal infrastruktur dinilai bisa blunder.
Sebab kata dia, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena sukses membangun infrastruktur.
"Pembangunan infrastruktur menempati ranking pertama kepuasan publik kepada Jokowi," kata Adi Prayitno yang menjabat Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, mengutip dari Antara.
Oleh karena itu, kata dia, menyerang Presiden Jokowi dengan isu terkait infrastruktur merupakan sebuah kesalahan atau tindakan "blunder".
"Jadi, AHY (Ketua Umum DPP Partai Demokrat) salah isu kalau serang Jokowi di bidang infrastruktur," kata Adi.
Dalam Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu, AHY ketika itu menyebut kebanyakan infrastruktur telah dibangun terlebih dahulu oleh Pemerintahan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pemerintahan Jokowi dikatakan tinggal meresmikan atau seremoni gunting pita.
Adi menilai AHY sengaja menyerang Jokowi dengan mengklaim 70 persen hingga 80 persen proyek infrastruktur sudah dibangun di era SBY. Padahal, menurut Adi, sudah rahasia umum Pemerintahan Jokowi sangat masif membangun infrastruktur.
"Dua periode Jokowi, pembangunan jalan tol sepanjang 1.540,1 kilometer di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dalam kurun waktu tujuh tahun. Pembangunan pada masa SBY sepanjang 189,2 KM jalan tol baru rampung setelah 10 tahun," ucapnya.
Tidak hanya jalan tol, lanjut Adi, Presiden Jokowi juga membangun 29 bandara. Sedangkan SBY, 10 tahun menjabat hanya bisa membangun 24 bandara.
Di era Jokowi, katanya, sebanyak 12 bendungan selesai dibangun dalam kurun waktu tujuh tahun pemerintahan, sedangkan 27 bendungan ditargetkan selesai pada 2024. Pada masa SBY, hanya mampu membangun 14 bendungan.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyebutkan pemerintah bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam membangun tak lepas dari dukungan rakyat.
Dia mengatakan kepemimpinan di negeri ini harus berkelanjutan dan apa yang sudah digagas pemerintah sebelumnya dilanjutkan pemerintah berikutnya, hal itu menjadi sebuah kewajaran.
"Tentunya, kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan buat tunjukkan siapa paling hebat. Kecuali, memang yang dicari memang tepuk tangan, ya silakan saja," kata Faldo. [Antara]
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Bentuk Tim PPHAM, TII: Pemerintah Enggan Beri Keadilan Korban Kasus HAM Berat Masa Lalu
-
DPC Demokrat Bontang Buka Penjaringan Bacaleg untuk Pemilu 2024: Tanpa Mahar
-
Kritik AHY ke Jokowi Diklaim Tak Berbasis Data, Analis: Berlandaskan Tidak Suka dan Memantik Konflik Demi Pilpres 2024
-
Pengamat Sebut Publik Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi Karena Pembangunan Infrastruktur
-
CEK FAKTA: Beredar Potongan Video Jokowi Disebut Ingin Pindah Agama, Benarkah?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Sederhana dan Gemar Bercanda, Ini Sosok Mantan Wali Kota Serang Syafrudin di Mata Budi Rustandi
-
Kejari Tangsel Bongkar Dugaan Korupsi, Kepala Unit Jadi Tersangka
-
Gubernur Banten: 801 SMA hingga MA Swasta di Banten Kini Gratis
-
Usut Sungai Ciujung yang Hitam dan Bau, DLHK Banten Kantongi 3 Fokus Investigasi
-
Langgar 3 Ranah Hukum Sekaligus, Kementerian LH Gugat Produsen Oli Bekas di Tangerang