Pengamat Buka Suara Soal Dugaan Pratik Mafia Tanah di Pakuhaji Tangerang: Jangan Buat Malu Jokowi!

SuaraBanten.id - Pengamat Sosial dan Pemerintahan dari Visi Nusantara (Vinus) Subandi Misbah turut mengomentari dugaan praktik mafia tanah di Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Subandi menyesalkan konflik agraria berupa pemasangan patok lahan masyarakat oleh pihak tak dikenal yang diduga ulah mafia tanah di wilayah Tangerang, Banten. Terkait hal tersebut, Subandi meminta Aparat Penegak Hukum (APH) yakni kepolisian turun tangan menyelesaikan permasalahan di wilayah Pantura Tangerang tersebut.

“Saya pikir aparat Kepolisian harus segera menelusuri kebenaran dan menyelesaikan peristiwa pematokan lahan milik masyarakat. Jika terjadi konflik di masyarakat akibat sengketa agraria, tentunya APH bisa mempermalukan muka Presiden Jokowi yang ingin membereskan konflik agraria,” ujar Subandi.

Subandi mengungkapkan, Presiden Jokowi sempat mengatakan jika akibat konflik agraria ini bisa menimbulkan berdarah-darah. Karenanya, sebelum hal yang tidak diinginkan itu terjadi aparat kepolisian harus bergerak cepat. 
       
“Saya berharap dengan sumberdaya dan peralatan yang dimiliki kepolisian saat ini bisa mengatasi konflik agraria. Dan tentunya pihak Badan Pertanahan Negara dan pemerintahan harus mendukungnya,” ujar Subandi.

Baca Juga: Polres Lebak Buru Pelaku Penculikan Anak di Cihara Lebak

Sebelumnya diberitakan, Sejumlah petani mengaku resah dengan aksi orang tak di kenal yang memasang patok di sawah yang mereka garap. Belakangan sawah garapan para petani di Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten dipatok tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan.

Menurut informasi patok yang dipasang oknum tak dikenal itu terbuat dari bambu dan dicat warna merah di bagian atasnya. Meski demikian, pemasangan patok bambu yang dicat warna merah sering terjadi dan menjadi ciri para mafia tanah.

Karena pemasangan patok tersebut, para petani khawatir itu bagian kerja dari mafia tanah yang selama ini kerap terjadi di wilayah Pantura, Kabupaten Tangerang.

“Saya tidak tahu siapa dan kapan patok-patok ini dipasang. Namun patok-patok ini mulai ada sejak hari Senin (6/6/2022) lalu," kata Doni salah seorang petani sekitar (14/6/2021).

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait keberadaan patok-patok misterius tersebut, Camat Pakuhaji Asmawi mengaku tidak mengetahuinya.

Baca Juga: Kabid Humas Polda Banten Buka Suara soal Rumah Nikita Mirzani Dikepung Polisi: Surat Perintahnya Jelas!

“Saya tidak tahu, ini saya baru tahu sekarang,” jelasnya saat dimintai keterangan via Whatsapp.

Namun begitu walau dirinya tidak tahu siapa yang memasangnya,  Asmawi menduga patok-patok tersebut dipasang untuk pembangunan jalan tol mengingat daerah tersebut akan dilintasi Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg yang sebentar lagi proses pembangunannya akan segera dilaksanakan.

“Mungin buat tol, tapi untuk pastinya saya akan tanyakan dahulu kepada Kepala Desa Kalibaru,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan di masa kepemimpinan periode pertama Jokowi telah terjadi 1.769 letusan konflik agraria.

Bahkan di sepanjang tahun 2018, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luas wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia.

KPA menyatakan banyak 41 orang tewas dan 546 orang dianiaya dalam konflika agraria di era Jokowi. KPA juga mencatat konflik itu menghasilkan 51 orang tertembak dan sedikitnya 940 petani dan aktivis dikriminalisasi. Laporan itu juga menyebutkan dugaan kekerasan itu dilakukan polisi, jasa keamanan swasta hingga militer.