3 Tersanga Korupsi Pengadaan Lahan SMK 7 Tangsel Ditahan KPK

Lahan yang dinilai yaitu lahan milik SM dengan nilai tanah sebesar Rp2,9 juta per meter persegi yang mana penilaian ini mengabaikan kondisi akses utama menuju lahan dari Jalan Punai I yang tertutup tembok warga.

Atas hasil penilaian tersebut, AP tidak melakukan pemaparan di hadapan Tim Koordinasi. Masih dibulan Desember 2017, AK menghadiri musyawarah bentuk ganti kerugian tanpa memiliki kuasa khusus dari SM dan musyawarah pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang hanya dihadiri oleh AP, AK, dan AS.

“Disepakati bahwa harga lahan sebesar Rp2,9 juta per meter persegi dan luas lahan 5.969 meter persegi sehingga total besaran nilai ganti kerugian dalam bentuk uang adalah sebesar Rp17,8 miliar,” jelas Ali.

Tindakan AP selaku PPK diduga telah memproses dan menandatangani terlebih dulu dokumen Berita Acara Pembayaran ganti rugi lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 7 Tangerang Selatan dan kuitansi dengan penerima pembayaran yaitu AK di mana mestinya pemberian ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak.

Baca Juga: Soal Isu Kasus Korupsi Minyak Goreng untuk Tunda Pemilu, Masinton: Itu Sebatas Sinyalemen, Kejagung Harus Dalami

Selain itu, AP selaku PPK juga membayar ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada AK yang bukan merupakan pemilik tanah yang sah sebesar Rp17,8 miliar.

Akibat perbuatan AK, beberapa pihak diduga menerima keuntungan dari pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan.

“Berdasarkan laporan hasil audit investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Banten, diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10,5 miliar.
“AK menerima sejumlah sekitar Rp9 miliar dan FN menerima sekitar Rp1,5 miliar,” imbuh Ali.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Baca Juga: Korupsi Tanah SMKN 7 Tangsel, Eks Sekretaris Disdikbud Banten dan 2 Pihak Swasta jadi Tersangka