Scroll untuk membaca artikel
Hairul Alwan
Selasa, 19 April 2022 | 09:29 WIB
Direktur Eksekutif ALIPP Uday Suhada. [Iyus/BantenNews.co.id]

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Banten, Muhammad Faizal meminta proses hukum terhadap beberapa oknum ASN di Samsat Kelapa Dua yang malakukan penggelapan pajak tetap diproses secara hukum. Meski semuanya telah mengembalikan uang yang digelapkan ke kas daerah Pemprov Banten.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Opar Sochari menyampaikan kerugian negara atas ulah sejumlah oknum ASN itu sebesar Rp6 miliar yang digelapkan oknum pegawai Samsat Kepala Dua telah dikembalikan ke kas daerah.

“Jadi soal dana yang digelapkan harus tanggungjawab pelakunya untuk mengembalikan ke Bappenda. Terlepas sudah dikembalikan atau belum proses hukum tetap berjalan setelah pemeriksaan internal Pemprov oleh Inspektorat,” ujar Faizal saat dihubungi melalui whatsapp, Senin (18/4/2022).

Faizal mengatakan, pihaknya meminta Bapenda melakukan evaluasi sistem penerimaan pajak online lebih cepat.

Baca Juga: Berdiri di Lahan Pemerintah, Tempat Hiburan Malam Bakal Digusur

“Jadi tidak enam bulan sekali (evaluasinya). Terlalu lama antisipasinya jika ada kecurangan dana yang digelapkan. Tapi untuk detail peristiwa dan jenis pajak (yang digelapkan) tanyakan langsung ke Bapenda,”

Load More