Pembongkaran PKL di Stadion Maulana Yusuf Serang Ricuh, Pedagang: Mereka Tidak Punya Surat Tugas

SuaraBanten.id - Pembongkaran PKL alias Pedagang Kaki Lima di Stadion Maulana Yusuf Serang yang dilakukan secara tiba-tiba diprotes pedagang.

Pembongkaran itu pun berujung ricuh hingga terjadi bentrokan antara Satpol PP dengan pedagang yang tidak terima adanya pembongkaran.

Bentrok antara Satpol PP dan PKL terjadi saat ada upaya relokasi pedagang di kawasan stadion.

Meski demikian, rencana relokasi itu berlangsung ricuh karena pedagang menolak lapak dagangannya direlokasi. Mereka mengklaim tempat berjualannya legal dan sudah disetujui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Serang selaku pihak yang mengelola kawasan stadion.

Baca Juga: Menolak Digusur, Puluhan Pedagang Terlibat Adu Mulut Dengan Satpol PP di Kawasan GOR Pangsuma Pontianak

“Ini sepertinya ada oknum dari Satpol-PP yang mencoba menjual nama Walikota Serang ketika melakukan proses relokasi pedagang yang berada di kawasan stadion ini,” kata seorang pemilik lapak, Arif, Senin (24/1/2022).

Kata Arif, hal tersbut jelas terlihat saat ia dan puluhan pedagang lainnya mencoba menghalau Satpol-PP ketika akan melakukan pembongkaran lapak jualan pedagang.

Dalam kesemptan itu, Arif menanyakan surat tugas pembongkaran yang dikatakan atas perintah dari Walikota Serang, Syafruddin

“Nyatanya mereka tidak mempunyai surat tugas itu, tapi mereka keukeuh katanya ini atas arahan dari Wali Kota Serang,” tambahnya.

Arif memaparkan, pedagang di kawasan stadion baru melakukan penataan tempat berjualan dengan memasang awning di lahan tidur milik Dispora Kota Serang.

Baca Juga: Brankas Gudang Makanan di Kasemen Serang Dibobol Maling, Uang Rp320 Juta Raib

Pemasangan Awning itu dilakukan secara swadaya oleh seluruh pedagang di sini, atas izin dari Dispora Kota Serang.

“Kami sudah mengeluarkan uang tidak sedikit untuk menata tempat berjualan ini,” ucapnya.

Sementara, pedagang lainnya, Mamih mengungkapkan, dirinya tidak pernah diberitahukan terkait rencana pembongkaran tempat berjualan itu. Karenanya, ia merasa kaget ketika ada pasukan dari Satpol-PP akan melakukan pembongkaran.

“Tidak ada pak, jangankan pemberitahuan, surat tugasnya aja mereka tidak ada,” ucapnya.

Mamih menduga rencana pembongkaran itu hanya dilakukan oleh oknum Satpol-PP yang mempunyai kepentingan di tempat para pedagang berjualan ini.

“Kami sudah diizinkan untuk menempati lahan tidur milik dispora ini, asalkan tertata dengan rapih. Dan ini kami masih proses penataan. Baru dia minggu ini kayanya. Makanya kami kaget, ko tiba-tiba mau dibongkar,” ucapnya.