Pemkab Bekasi: Ada Kekeliruan Informasi Soal Temuan Omicron

Pemkab Bekasi kemudian mengklarifikasi atau menarik informasi tersebut dari situs webnya lataran terjadi kekeliruan informasi.

“Tidak ada yang mengatakan itu Omicron,” tegas Sri dalam keterangan resminya, Selasa 8 Desember 2021.

“Kemarin saya coba menjelaskan berita yang tentang dugaan warga Kabupaten Bekasi, bahwa yang positif tersebut bukan warga Kabupaten Bekasi, bukan juga yang positif Omicron. Itu warga Jakarta dan kejadiannya sudah lama, tanggal 23 November (2021), sudah selesai karantinanya di Wisma Atlet Jakarta. Dan juga bukan Omicron,” imbuhnya dilansir Terkini.id--Jaringan Suara.com.

Sementara itu, merespons hal tersebut Wakil Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi Masrikoh memastikan, varian Omicron belum terdeteksi di wilayahnya.

“Zero case (nol kasus), tidak ada temuan Omicron, saya pastikan,” kata Masrikoh.

Ia menjelaskan, dari 42 kasus aktif Covid-19 di wilayahnya per hari ini, tidak ada varian Omicron.

“Ada kesalahpahaman soal temuan kasus positif pekan lalu. Kebetulan pemeriksaan dilakukan di salah satu laboratorium wilayah kami, dan itu juga belum dapat dipastikan varian baru. Infonya sedang diperiksa di Laboratorium Kesehatan Jawa Barat,” beber Masrikoh.

Ia menegaskan, informasi yang benar, ada temuan kasus positif Covid-19 yang bermula saat 20 warga negara asing (WNA) bersama tujuh warga negara Indonesia (WNI) tiba dari luar negeri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta beberapa pekan lalu.

Sesuai peraturan yang ada, 19 warga di antaranya melakukan kewajiban tes PCR yang sampelnya diproses di Laboratorium Farmalab Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Baca Juga: Varian Omicron Mengancam Dunia, Benarkah Anak-anak Lebih Rentan Tertular?

“Hasilnya positif, saat ini mereka sudah melakukan isolasi di hotel pilihan dan Wisma Atlet. Tidak ada warga Bekasi. Jadi semua isoman di Jakarta meskipun laporan NAR-nya masuk ke kami,” beber Masrikoh.

Ia mengungkapkan, persoalan ini sudah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti dengan pendataan langsung.