Guntur Romli Amini Polisi Tak Beri Izin Reuni 212

SuaraBanten.id - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli turut menyoroti soal aksi reuni 212 yang tidak mendapatkan izin dari Polres Bogor. Guntur Romli angkat suara setelah rencana aksi Reuni 212 tak diberi izin untuk dilaksanakan di Masjid Az Zikra Sentul Bogor. Bahkan, Guntur Romli sempat menyebut nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan setelah Polres Bogor tak beri izin Reuni 212.

Diketahui, saat ini Bogor tengah dalam status PPKM Level 3 yang membuat Reuni 212 kecil peluang untuk dilaksanakan di Sentul. Melalui akun Twitter pribadinya, Guntur Romli pun mengakui hal tersebut.

“Kabupaten Bogor itu masih PPKM level 3, tidak bisa gelar acara massal,” kata Guntur Romli seperti dikutip dari Twitter @GunRomli, Rabu 1 Desember 2021.

Lantas, Guntur Romli menyarankan agar Reuni 212 lebih baik digelar di rumah pribadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca Juga: Reuni Akbar PA 212 Digelar Besok, Anies Belum Terima Undangan

“Kan sudah saya bilang mending di rumah pribadi @aniesbaswedan saja,” ucap Guntur Romli.

Diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian secara tegas memberikan peringatan kepada massa yang nekat menggelar aksi reuni 212. Tanpa mengantongi izin, massa yang menggelar aksi reuni 212 di wilayah hukum Polda Metro Jaya dapat diproses secara hukum.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Dalam pernyataannya, dia menyebutkan, jika ada pihak yang melanggar aturan tersebut maka akan dikenai sanksi.

“Jika memaksakan juga maka kita akan menerapkan hukum yang berlaku kepada mereka yang memaksa, dan dipersangkakan dengan tindakan pidana di KUHP sesuai Pasal 212 sampai Pasal 218,” kata Zulpan, Rabu 1 Desember 2021.

Selain itu, Zulpan juga mengatakan, tidak hanya hukum pidana yang akan diterapkan kepada pelanggar, namun akan dikenakan juga aturan kesehatan.

Baca Juga: Meski Reuni 212 Batal di Sentul, Polres Bogor Tetap Siaga

“Di samping KUHP yang kita lakukan juga ada UU Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, siapa yang menghalangi maka dapat dikenakan sanksi hukum,” katanya.