SuaraBanten.id - Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari jadikan Ijtima ulama pembenaran duet Jokowi-Prabowo. Jadikan Ijtima ulama pembenaran duet Jokowi-Prabowo, Qodari klaim jaga kesehatan demokrasi.
Qodari selaku pengusung duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024 menuding Ijtima Ulama provokasi penjaringan capres atau calon presiden. Tak hanya itu Qodari sebut juga gerakan 212 provokasi penjaringan capres dengan isu agama.
Qodari beranggapan, jika Ijtima Ulama tidak memprovokasi penjaringan capres dengan isu agama maka ia yakin Pilpres akan berjalan aman dan damai.
“Jadi ijtima ulama itu yang sudah provokasi capres. Kalau tak ada isu agama kan Pilpres berjalan damai aman,” ujar M Qodari.
Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Survei Indo Barometer tersebut dalam tayangan tvOne, seperti dilihat pada Senin (21/6/2021)
Karenanya, Qodari menilai, duet pasangan Jokowi-Prabowo ini diyakininya akan mencegah terjadinya penjaringan capres yang memainkan isu agama.
Menurut Qodari, jika pasangan capres yang muncul dalam Pilpres 2024 cuma dua pasang maka hal itu akan mengulang skema polarisasi masyarakat yang muncul akibat efek dari Pilpres.
Qodari mencontohkan, taruhlah ada dua pasangan calon, maka pasti satu pasangan calon akan dilabeli sebagai calon Islam dan calon pasangan lainnya akan dilabeli calon nasionalis.
“Itu akan perdebatan panas. Jangan naif, jangan dibantah! karena kan mainnya sentimen agama,” ungkapnya.
Baca Juga: Soal Jokowi 3 Periode, Pengamat: Orang Mabok dan Pikirannya Ngawur yang Mau
Mengutip Hops.id, M Qodari juga menilai kondisi politik hari ini akibat polarisasi pemilih dan masyarakat pada Pilpres 2019 lalu.
Maka dari itu, ia menawarkan jalan tengah untuk menghindari adanya polarisasi dan provokasi sentimen agama dari Ijtima Ulama yakni dengan memasangkan Jokowi Prabowo di Pilpres 2024.
“Indonesia ini sudah punya Jalur Gaza di tengahnya, supaya cegah itu bisa terjadi. Kalau Jokpro, kalau itu tak ada maka calon yang main agama, muncul 212, itu kesehatan demokrasi yang sedang saya jaga,” ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
Manajer KDKMP-KNMP Bukan ASN, Bakal Berstatus Pegawai BUMN dengan Kontrak 2 Tahun
-
Qodari Usul KTP Jadi Syarat Bikin Akun Medsos: Biar Tak Ada Lagi Akun Anonim
-
Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, Kini Bola Ada di DPR
-
Anomali Desil Ancam Bantuan Sosial, Pemerintah Janji Lakukan Koreksi
-
Kata Pemerintah Soal Demo AMPB di DPR Besok
Terpopuler
- 3 Moisturizer Kolagen untuk Kulit Keriput Usia 45 ke Atas, Bikin Wajah Kencang Sesuai Review
- 4 Parfum Aroma Teh di Alfamart yang Tahan Lama Sesuai Review, Harga Mulai Rp30 Ribuan
- Guruh Soekarnoputra Sakit Apa? Wafat di Usia 73 Tahun usai Dirawat Intensif
- Cari HP Samsung Murah? Ini 8 Galaxy A Series yang Layak Dipilih
Pilihan
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
-
Dramatis! Ubed Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Indonesia
-
Massa Buruh Mulai Padati Thamrin, Andi Gani Pimpin Langsung Aksi Tuntut Keadilan RUU Ketenagakerjaan
-
Bawa Kentongan Hingga Kenakan Topi Caping, Massa Hari Tani Nasional Mulai Padati Depan Gedung DPR
-
Hukuman Lebih Ringan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Vonis Nadiem Makarim 9 Tahun Penjara
Terkini
-
Klarifikasi Pengelola TPST Abu & Co di Tangsel, Mengaku Belum Mengantongi Izin dan Dokumen IPAL
-
Kejar PAD Rp520 Juta dari Sektor Parkir 2026, Dishub Kota Tangsel Imbau Pengelola Taat Regulasi
-
Realisasi Pajak Parkir Capai Rp15 Miliar, Bapenda Kota Tangsel Siapkan 6 Jurus Optimalkan PAD
-
Motor Hantam Forklift di Jalan Raya Serang-Tangerang, Pasangan Suami Istri Tewas
-
DPRD Banten Soroti Tukin Kepala Sekolah SMA dan SMK Rp14,5 Juta, Minta Dievaluasi