Sejarah Krakatau Steel, Pembanguan Sempat Mangkrak Gegara Peristiwa G30S PKI

SuaraBanten.id - Sejarah Krakatau Steel. Sejarah Krakatau Steel di Kota Cilegon. Sejarah Krakatau Steel tidak terlepas dari peran Presiden Soekarno dan Soeharto.

Krakatau Steel sempat mangkrak gegara peristiwa G30S PKI. Setelah sebelumnya diinisiasi Soekarno, pabrik baja itu dilanjutkan Soeharto setelah mangkrak 5 tahun pasca Peristiwa G30S PKI.

PT. Krakatau Steel dulu bernama Cilegon Steel Mill. Pada awal pendiriannya perusahaan plat merah ini memulainya dengan membebaskan 616 hektare tanah warga.

Pada masa presiden Soekarno, pembangunan Krakatau Steel kerjasama dengan Uni Soviet. Akte Notaris Krakatau Steel disahkan Tan Thong Kie 1971 di Jakarta. Sementara, hari lahir Krakatau Stel ditetapkan 31 Agustus 1970.

Baca Juga: 4 Presiden Indonesia Lahir di Bulan Juni, Tepat di Bulan Pancasila

Lika Liku sejarah panjang berdirinya PT Krakatau Steel. Pabrik baja ini dibangun dua presiden di Indonesia yakni Soekarno dan Suharto tak terlepas dari bantuan pihak asing. Pembangunannya pun harus mangkrak akibat gonjang-ganjing politik saat itu.

Dalam pengembangan usaha pabrik penghasil baja terbesar di Asia Tenggara, perusahaan ini kadang harus mengalami kerugian. Terbaru, Krakatau Steel akhirnya bisa mencatatkan laba bersih sebesar Rp 326 miliar pada tahun 2020. Padahal, sejak 2012 secara berturut-turut perusahaan pelat merah itu selalu merugi

Dikutip dari berbagai sumber, awal pendiriannya pun beberapa kali mundur maju karena kondisi politik di dalam negeri. Pada 20 Mei 1962, ketika ramai-ramainya operasi Trikora pembebasan Irian Barat, Sukarno mencanangkan pembangunan Proyek Baja Trikora di Cilegon, Banten.

Ketika dibentuk perusahaan yang dulunya bernama Cilegon Steel Mill ini resmi berdiri dengan kerja sama Tjazpromexport dari Uni Soviet.

Tulisan Amri Marzali dalam Impak Krakatau Steel Terhadap Masyarakat Cilegon, pembangunan pabrik ini merupakan salah satu realisasi dari persetujuan kerjasama dalam lapangan ekonomik dan teknik antara Republik Indonesia dengan Uni Soviet.

Baca Juga: Amien Rais Ingatkan Jokowi: Jangan Sampai Berakhir Kurang Elegan

Aktivitas pertama adalah membeli tanah rakyat seluas 616 hektar untuk tapak bangunan pabrik dan perumahan karyawan dan disusul dengan pendirian pondasi dan beberapa peralatan pokok.