SuaraBanten.id - Pemkot Cilegon dijatah 550 ASN dan PPPK (Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi atau KemenPAN-RB.
Kuota sebanyak 550 ASN dan PPPK itu merupakan kuota yang diberikan KemenPAN-RB dari kuota yang diajukan mencapai 950.
Berikut formasi 550 ASN dan PPPK yang diperuntukan bagi Pemkot Cilegon:
1. Kuota CPNS
Baca Juga: Kecam Penyerangan Israel ke Palestina, HMI Serang Gelar Aksi Teatrikal
Kuota CPNS Kota Cilegon itu saat ini hanya mendapatkan sebanyak 69 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 35 untuk formasi tenaga medis, dan 34 untuk tenaga teknis.
2. Kuota PPPK
Kuota PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diberikan untuk PPPK ini sangat banyak terutama pada formasi tenaga pendidik yakni 464 untuk guru, dan 17 untuk teknis. Kuota 17 teknis itu terdiri dari 13 untuk teknis medis dan 4 untuk teknis umum.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon Heri Mardiana mengatakan, pihaknya mengajukan kuota CPNS dan PPPK sebanyak kurang lebih 950 Formasi, sementara yang di berikan oleh KemenPAN-RB hanya 550.
"Kita mengajukan itu lebih, tapi ya mau bagaimana, itu kan sudah kewenangan pusat. Kita hanya diberikan 550 saja, itu pun dibagi-bagi," katanya.
Baca Juga: Absen Hari Pertama Kerja, Bupati Pandeglang Irna Narulita Potong Tunjangan
Dibeberkan Heri, total kuota yang diterima oleh Pemkot Cilegon sebanyak 550 orang. Namun dari seluruh total tersebut dibagi dalam dua bagian yakni untuk CPNS dan untuk PPPK.
"Untuk ASN sendiri sebanyak 69 dari 69 itu sebanyak 35 tenaga kesehatan, 34 teknis. Kemudian tenaga PPPK jatahnya 481, jatah gurunya 464, jatah teknisnya 17, diantarnya 13 teknis dan 4 tenaga kesehatan.
Itu dari total 550 itu kebanyakan dari PPPK dan itu pun guru," ungkapnya.
Heri menjelaskan, tidak ada jalur khusus untuk CPNS atau PPPK, karena yang menentukan adalah dari KemenPAN-RB. Semuanya mengikuti test seperti biasanya.
"Tidak ada jalur khusus untuk CPNS, akan tetapi untuk jalur PPPK tentunya ada namun itupun harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan khusus. Salah satunya seperti surat keterangan lama menjadi honorer dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala Dinas terkait, atau kepala sekolah," katanya
Kontributor : Adi Mulyadi
Berita Terkait
-
Hadiri Deklarasi Dukungan Andra Soni-Dimyati, Bawaslu Sebut Nana Supiana Terbukti Melanggar
-
Helldy Agustian Paparkan Peluang Investasi di Cilegon Kepada Perwakilan 24 Kedutaan Besar
-
Enam Tahun Vakum, Grand Final Kang Nong Kota Cilegon Digelar Tanpa Bantuan APBD
-
Rizki Khairul Ichwan dan Sokhidin Jadi Pimpinan Sementara DPRD Kota Cilegon
-
Ratusan Muda Mudi Berebut Kursi Kang Nong Kota Cilegon, Debus Hingga Pecak Silat Jadi Andalan
Tag
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Eks Kabid BPBD Banten Dituntut 4 Tahun Penjara Gegara Pengadaan Laptop Fiktif
-
Tabrakan Mobil Polisi di Cadasari Pandeglang Diduga Dipicu Karena ODGJ Ngamuk
-
AC Terasa Kurang Dingin? Ini Kemungkinan Penyebabnya
-
Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Tangerang Tanggapi Kericuhan Konfercab
-
Pelaku Penganiayaan Sekuriti di Serang Ditangkap, Salah Satunya Anak Anggota DPRD Banten