SuaraBanten.id - Jangan coba-coba mudik melalui Pelabuhan Merak. Nekat Mudik Polisi ancam penjara.
Petugas kepolisian mulai berjaga di titik penyekatan. Polisi tutup akses masuk Pelabuhan Merak. Polisi putar balik kendaraan pemudik.
Masyarakat dilarang mudik, polisi tindak tegas pemudik nekat. Polisi berlakukan pidana atau dipenjara jika nekat mudik.
Selain diputar balik oleh petugas, pemudik juga bisa dikenakan hukuman pidana, jika melakukan perlawanan kepada petugas, dan memaksa menerobos penyekatan petugas
Diketahui, larangan mudik saat ini sudah diberlakukan di seluruh Indonesia, terutama di wilayah hukum Polda Banten. Petugas akan melakukan tindakan tegas kepada pemudik yang masih nekat.
Pantauan SuaraBanten.id, terlihat kendaran truk logistik yang mendominasi melintas ke Pelabuhan Merak. Meski kendaraan pengangkut logistik yang diperbolehkan nyebrang ke Sumatra, petugas penyekatan tetap memeriksa kendaraan, baik penumpang maupun dalam kendaraan truk.
Selain kendaraan truk logistik, ada juga kendaraan bermotor yang mencoba nekat namun dilakukan tindakan tegas oleh petugas dan langsung diputar balik.
Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Heriyanto menjelaskan, pada larangan mudik saat ini, pihaknya bisa saja menerapkan hukuman pidana kepada pemudik jika nekat melawan dan menerobos blokade penyekatan petugas.
"Sebetulnya ada pasal-pasal pidana yang bisa diterapkan kalau pemudik masih nekat dan melakukan perlawanan kepada petugas, seperti pasal 212 KUHP, pasal 214 KUHP, dan Pasal 216 KUHP itu ada ancaman pidananya," kata Rudi Kepada awak media di Merak.
Baca Juga: Dijaga Ketat! Pemotor Diputar Balik, Mereka Kebingungan Mau Kemana
Kedati begitu, Kata Rudi, pihaknya tidak meninginkan penerapan hukuman pidana kepada masyarakat yang melakukan mudik, jika masyarakat masih bisa dilarang oleh petugas penyekatan.
"Dan harapan kami adalah, kami tidak akan menerapkan itu, yang penting bagi kami kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan mudik dan sama sama kita mencegah penyebaran Covid-19," tegas Rudi.
Dikatakan Rudi, pihaknya mengimbau masyarakat tidak mudik, dan mengindahkan aturan pemerintah.
"Ini kita berlakukan semua, tidak hanya kepada roda empat saja tapi juga kepada roda dua dan semuanya, sudah jelas kami akan sekat. Kecuali yang memiliki surat dinas, dan itu sudah dijelaskan dan di tanda tangani oleh pejabat yang mempunyai kewenangan," pungkasnya.
Kontributor : Adi Mulyadi
Berita Terkait
-
Pelabuhan Merak Padat, 75 Ribu Pemudik Menyeberang ke Sumatera
-
Rekayasa Mudik Dikritik, Pelabuhan Penunjang Padat Merak Justru Lengang
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Arus Mudik Nataru, Truk Logistik Dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan
-
Merak Macet, Menhub: Itu Gara-gara Gelombang Tinggi, Harap Dipahami
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
Terkini
-
Lolos dari Jeratan Kasus SDN Kuranji, Laporan Terhadap Walikota Serang Budi Resmi Dihentikan
-
Viral Kapal Tongkang Buang Material di Bojonegara, DKP Banten Curiga Itu Limbah Industri
-
Berawal dari Niat Jahat Sopir dan Kernet, Bisnis Gelap Rokok Polos di Banten Berakhir di Jeruji Besi
-
Minimalisir Terpapar Pinjol, Puluhan Mahasiswa Diedukasi Literasi Keuangan
-
Komisi III Sorot Kelebihan Bayar Rp1,5 Miliar pada Proyek RSUD Cilegon: Harus Ada Pertanggungjawaban