Isu Reshuffle Menguat, Lima Menteri Ini Disebut-sebut Perlu Diganti

SuaraBanten.id - Isu Reshuffle jajaran kementerian semakin menguat. Ada sekira lima menteri yang disebut-sebut perlu diganti lantaran kinerjanya belum optimal.

Hal tersebut diungkapkan Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin, Rabu (14/4/2021).

Reshuffle kabinet pemetrintahan Joko Widodo atau Jokowo-Maruf Amin menguat pasca peleburan Kemenristek ke Kemendikbud serta pembentukan Kementerian Investasi.

Ujang Komarudin secara blak-blakan melontarkan pendapatnya prihal sejumlah menteri yang layak direshuffle.

Baca Juga: Isu Reshuffle, Komisi X: Tak Ada Relevansi Copot Nadiem dari Mendikbud

Ujang menyebutkan beberapa menteri yang menurutnya perlu diganti. Beberapa menteri yang mesti diganti Jokowi yakni Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Koperasi, dan UKM (Menkop dan UKM) Teten Masduki, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurutnya, deretan nama menteri yang ia sebutkan dianggap tidak bisa menampilkan performa terbaiknya sebagai menteri.

"Yang kinerjanya dianggap memble," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Rabu (14/4/2021).

Ujang menjelaskan dengan mencontohkan sosok Erick Thohir yang menjabat sebagai Menteri BUMN sejak 23 Oktober 2019. Meski Erick disebut akan sulit digantikan, tetapi menurutnya harus ada orang baru yang dapat menyembuhkan penyakit di badan BUMN.

"Sulit diganti, tapi mestinya diganti. Karena BUMN banyak yang hancur terlilit utang," ujarnya, dilansir dari suara.com-Jaringan SuaraBanten.id.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet, DPR: Situasi Saat Ini Butuh Sosok Inovatif dan Berani

Ujang juga menyinggung soal pos Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang kini dipimpin Nadiem Makarim. Ia berpendapat, pos Kemendikbud itu sejatinya dipimpin oleh sosok yang benar-benar memahami dunia pendidikan.

"Nadiem itu orang yang hebat. Hebat di per-Gojekan. Tapi dianggap enggak beres dalam mengurus pendidikan. Makanya kebijakan-kebijakannya banyak yang kontroversial," pungkasnya.