SuaraBanten.id - Panitia khusus (Pansus) pembahasan RUU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua akhirnya disetujui DPR RI.
Persetujuan keanggotaan pansus RUU Otsus Papua diambil melalui rapat paripurna di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).
Disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, pembentukan pansus berdasarkan rapat konsultasi di Badan Musyawarah (Bamus) DPR dengan sembilan fraksi sudah mengirimkan perwakilannya dalam pansus RUU Otsus Papua.
"Sesuai dengan hasil rapat konsultasi perwakilan Bamus DPR RI antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi tanggal 19 Januari 2021 memutuskan telah dibentuk pansus RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua," ujarnya saat memimpin rapat paripurna, Rabu (10/2/2021).
Ia juga meminta persetujuan anggota DPR dalam rapat paripurna.
"Untuk itu kami memohon persetujuan penetapan anggota pansus yang dimaksud," kata Sufmi Dasco, melansir Batamnews.
"Soal pansus ini sudah diputuskan di Bamus dan sudah dirapatkan pimpinan DPR dan perwakilan dari fraksi fraksi," sambungnya.
Berikut adalah nama-nama anggota pansus RUU Otsus Papua, pertama dari Fraksi PDIP yaitu Komarudin Watubun, Jimmy Demianus Ijie, Mohammad Idham Samawi, My Esti Wijayati, Darmadi Durianto, Masinton Pasaribu dan Putra Nababan.
Selanjutnya Fraksi Golkar yaitu Lodewijk F Paulus, Hanan A Rozak, Agun Gunandjar dan Trifena M Tinal. Fraksi Gerindra yakni Habiburokhman, Romo HR Muhammad Syafi'i, Sodik Mudjahid dan Yan Permenas Mandenas.
Baca Juga: Penanganan COVID-19 Biaya Besar, PKS Minta Pemerintah Tak Terus Berhutang
Dari Fraksi PKB ada Marthen Douw, Yanuar Prihatin dan Heru Widodo. Lalu Fraksi Demokrat yakni Anwar Hafid, Willem Wandik dan Vera Febyanthy.
Terakhir dari Fraksi PKS ada Junaidi Auly, Rofik Hananto dan Teddy Setiadi. Kemudian, dari Fraksi PAN ada Nazaruddin Dek Gam dan Guspardi Gaus. Serta, Fraksi PPP ada Nurhayati.
Berita Terkait
-
Ibu Dino Patti Djalal jadi Korban Mafia Tanah, DPR: Kasus Serupa Banyak
-
Komisi II DPR RI Sepakat Tak Bahas Revisi UU Pemilu
-
Keburu Reses, Prolegnas Prioritas 2021 Dibawa ke Masa Sidang Berikutnya
-
Pemerintah RI Hati-hati Terkait Isu Investasi Raksasa Tesla, DPR RI Kepo
-
Viral Polisi Batal Tilang Mobil Berkamera, Arsul Sani Ungkit Janji Kapolri
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
44 Ribu Lobster Ilegal Senilai Rp7,5 Miliar dari Cianjur
-
Krisis BBM Shell: Pesan Haru Karyawan untuk Teman yang Dirumahkan di Tengah Badai Kelangkaan Energi
-
Optimisme Menguat, Investor Global Tingkatkan Proyeksi Harga Saham BBRI
-
BRI Dorong UMKM, Salurkan KUR Rp114,28 Triliun hingga Sentuh 2,5 Juta Debitur
-
PPP Lebak Kembali Usung Mardiono, Pilih Stabilitas di Tengah Isu Evaluasi Partai