Pemkab Pandeglang Segera Gelar Pilkades Serentak, Begini Ketentuannya

SuaraBanten.id - Tahun ini Pemkab akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak kendati angka kasus virus covid-19 terus meningkat. Rencananya Pilkades akan di gelar pada bulan Juni.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang Doni Hermawan mengungkapkan, Pilkades serentak akan di gelar pada bulan Juni.

Ada sekitar 207 desa yang akan menyelenggarakan kontestasi yang didanai dari anggaran Dana Desa (DD).

"Ada 207 yang menyelenggarakan Pilkades, 206 desa itu melakukan pemilihan secara langsung. Yang satu itu PAW (Pergantian Antar Waktu) ya itu desa Sorongan Kecamatan Cibaliung," kata Doni kepada suara.com, Senin (18/1/2021).

Baca Juga: Pembelaan Tim Eva-Deddy Soal Bansos Covid-19 Dijadikan Modus Pemenangan

Doni menyebut, hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang baru diterima DPMPD. Salah satunya Pilkades harus menyediakan beberapa TPS layaknya seperti Pilkada sebelumnya. 

Sekedar informasi, biasanya penyelenggaraan biasanya Pilkades hanya menyediakan satu TPS saja.

"Sesuai SE Mendagri yang baru keluar kemarin bahwa untuk Pilkades itu harus beberapa TPS dengan jumlah maksimal 600 orang atau pemilih," ujarnya.

Terkait penentuan jumlah pemilih tiap TPS, DPMPD Pandeglang akan berkoordinasi dengan KPU karena skema penyelenggaraan Pilkades tidak jauh berbeda dengan Pilkada.

Doni juga memastikan kemungkinan besar para panitia di TPS akan di lengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD).

Baca Juga: Ketua KPU Cilegon Diperiksa Dugaan Tidak Netral Dalam Pilkada

"Kemungkinan seperti itu (panitia dilengkapi APD) cuman kami akan melihat dulu anggaran (Pilkades) yang ada di desa," terangnya.

Alasannya, karena harus menyiapkan beberapa kebutuhan, seperti APD dan penambahan jumlah TPS. Diperkirakan, pilkades kali ini dapat dipastikan akan menelan anggaran yang begitu besar.

"Karena semakin besar formatnya semakin besar juga biayanya. Nanti kita pertimbangkan itu. Makanya saya akan melihat dengan jumlah sembilan atau cukup dengan tujuh (TPS) saja, dengan efektivitas dan manfaatnya seperti itu. Itu pertimbangan yang akan kami sampaikan nanti,"jelasnya.

Ia mengaku belum mengetahui secara pasti terkait anggaran untuk Pilkades tiap desa. Pasalnya, pihak DPMPD masih menunggu besar APBDES masing-masing desa dan juga masih menghitung kebutuhan jumlah TPS tiap desa secara detail.

Penyebabnya, tingkat partisipasi tiap ajang Pilkades selalu tinggi hingga mencapai 80 persen. Berbeda dengan pilkada yang hanya menyentuh di angka kurang dari 70 persen. 

"Ini yang harus kita pertimbangkan berapa jumlah yang kita siap TPS-nya," tandasnya.