Sewa Wisma PKPRI Hingga Rp180 Juta, Sule: Banyak Warga Tak Mau Isolasi Diri

SuaraBanten.id - Wisma PKPRI yang di jadikan rumah isolasi atau karantina bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) di Pandeglang kurang maksimal. Pasalnya, warga Pandeglang yang terkonfirmasi Covid-19 ogah menempati wisma tersebut.

Padahal, rumah isolasi itu sudah disiapkan Pemkab Pandeglang hampir seminggu lebih. Namun baru dua pasien OTG yang bersedia melakukan isolasi.

Berdasarkan informasi dari Tim Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Pandeglang kasus terkonfirmasi positif di Pandeglang telah mencapai 190 kasus diantaranya 140 sembuh, 7 orang meninggal dunia, sisanya dalam perawatan.

Untuk diketahui, Wisma PKP RI yang terletak di Jalan Raya Labuan KM 3 Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang disulap menjadi rumah isolasi atau karantina bagi pasien covid-19 khusus OTG.

Baca Juga: Pemkot Tak Larang Wisatawan Berlibur ke Bogor Long Weekend Nanti

Tempat untuk penampungan pasien OTG Covid-19 sudah dibuka oleh Pemkab Pandeglang sejak Rabu (14/10/2020).

Pemkab Pandeglang menggelontor anggaran dari APBD Pandeglang sebesar Rp 180 juta dalam kurun waktu tiga bulan untu menyewa bangunan yang bisa menampung hingga 100 pasien itu.

Jubir Tim Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Pandeglang Ahmad Sulaeman mengaku, para pasien enggan menempati rumah isolasi. 

Bahkan, dua pasien yang mau menempati bangunan tersebut bersedia diisolasi di lokasi tersebut lantaran berkali-kali dibujuk Tim Gugus Tugas.

"Itu kan yang di Carita kita bujuk (untuk isolasi di PKPRI) jadi mau," kata Sulaeman saat dihubungi melalui sambungan telpon kepada suarabanten.id, Kamis (22/10/2020).

Baca Juga: Jelang Libur Panjang Akhir Oktober, Prokes Tempat Wisata Bali Diperketat

Pria yang akrab di sapa Sule ini menjelaskan, penyebab pasien enggan menempati rumah isolasi. Salah satunya ada izin dari pihak keluarga. 

Hal tersebut jelas saja membuat Tim Gugus Tugas tidak bisa berbuat banyak. Terlebih, Sule khawatir akan membuat gaduh masyarakat. 

"Banyak pertimbangan ada dari keluarganya. Akhirnya kita gak bisa maksa, khawatir nanti dampaknya resah di masyarakat,"ungkapnya.

Mengetahui hal ini, Pemkab Pandeglang lantas mengambil langkah persuasif agar para pasien bersedia melakukan isolasi di PKPRI. 

"Jadi kita ambil langkah persuasif ayo kita kalau di rumah gak memungkinkan, kalau dia OTG sendiri terkonfirmasi sementara anggota keluarganya negatif. Kan itu isolasi nya lebih baik di PKPRI dari pada di rumah, takut menularkan ke yang lain,"ujarnya.

Sule meminta kepada semua pihak terutama pihak kecamatan di Pandeglang untuk menyebarkan informasi terkait keberadaan rumah isolasi mengadopsi Wisma Atlet Jakarta.

"Jangan sampai masyarakat gak tahu ada tempat Wisma Atlet versi Pandeglang. Karena Tim Satgas di tingkat kecamatan belum menyampaikan secara terus menerus,"ungkapnya.

Kasus terkonfirmasi di Pandeglang terpantau meningkat karena adanya tracking yang dilakukan jajarannya. Mereka juga menargetkan 12 ribu tes swab guna memutus rantai penularan.

Sule membeberkan, berdasarkan data Swab test yang dimiliki Tim Gugus saat ini baru menyentuh diangkat 6 ribu lebih atau 50 persen. 

"Hari ini kita masukan 400 sample (swab test). Ngejar akhir tahun harus sampai 12 ribu,"imbuhnya.

Penegakan protokol kesehatan juga diakuinya semakin menurun. Masyarakat harusnya bisa menyadari secara mandiri tanpa diingatkan.

"Ya kita akui agak kendor,"imbuhnya.

Sementara Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Pandeglang, Johanas Waluyo membantah penegakan pelanggaran protokol kesehatan beberapa hari terakhir kurang aktif. 

"Tidak kendor sih, karena memang ada fokus lain saja. Tadi juga kita sempat ke pasar dulu (razia masker terus ke sini (pengawasan liga badak),"ujar Johanas dikonfirmasi secara terpisah.

Pria yang akrab disapa Jo ini menjelaskan, penegakan yustisi terhadap protokol kesehatan tak hanya melakukan razia masker saja, Satpol PP juga turut mengawasi penyaluran bantuan sosial (Bansos). 

"Jadi sekarang lagi banyak kegiatan penyaluran BLT langsung. Jadi memang kita gak setiap hari melakukan operasi yustisi. Jadi sekarang lagi ikut mengawasi penyaluran bantuan-bantuan," ujarnya.

"Ada dari kantor pusat yang melalui kantor pos itu dan untuk protokol kesehatan itu udah baku dilaksanakan setiap hari, bentuk pengamanan sambil melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan," tutupnya.

Kontributor : Saepulloh