Emak-emak Pakai Kaos Palu Arit: Saya Nggak Ngerti Lambang Apa?

"Ada kaus yang warnanya merah, ema gak memperhatikan baju itu, ternyata dikasih ke sini (K). Kata ema, mau gak baju ini, kalau bisa di pakai, ya di pakai kalau gak bisa dipake buat lap," ungkap W menceritakan saat ia memberikan baju ke pada K saat itu.

Lagi-lagi ia tak begitu memperhatikan dan tak begitu tahu jika lambang di kaus tersebut yang diasosiasikan dengan PKI. Ia mengatakan, hanya mendengar dari orangtuanya dulu jika keberadaan PKI dilarang di Indonesia.

"Ya (dilarang) tapi kata orang tua saya. Pas peristiwa PKI Ema masih kecil dulu,"tutupnya.

Awal mula

Berdasarkan video yang beredar di YouTube, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu (21/6/2020).

Saat itu, sang ibu yang merupakan warga pesisir pantai Pandeglang, Banten tengah dalam perjalanan menuju pasar untuk berbelanja.

"Warga panimbang dibuat geger karena melihat seorang ibu-ibu yang membawa anaknya berbelanja ke salah satu toko yang ada di Pasar Panimbang, Pandeglang, Banten menggunakan baju beratribut ormas terlarang PKI," demikian tulis akun YouTube Fakta News.

Ternyata, salah seorang warga yang melihat sang ibu berbelanja memakai kaos lambang palu arit melaporkan kejadian tersebut kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FPI Panimbang. Tak lama kemudian, rumah sang ibu langsung didatangi oleh anggota FPI.

"Punten, teteh aslinya orang mana?" kata salah seorang anggota FPI ketika sampai di rumah sang ibu.

Baca Juga: Bikin Heboh, Ibu Muda Pakai Kaos Palu Arit di Pandeglang Buka Suara

Dalam video tersebut, sang ibu tampak telah berganti baju. Ia mengenakan kaos berwarna hijau ketika anggota FPI berkunjung ke rumahnya.

Sementara itu, kaos berlambang palu arit yang semula ia kenakan telah berpindah tangan ke anggota FPI.

Usut punya usut, sang ibu ternyata mendapatkan kaos tersebut dari tetangganya. Sementara, tetangganya memperoleh kaos itu dari anaknya yang bekerja di Singapura.

Pihak DPC FPI Panimbang dan DPC FPI Sukaresmi kemudian mengamankan kaos tersebut.

Mereka berasalan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan adanya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan larangan setiap kegiatan yang menyebarkan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

Kontributor : Saepulloh