SuaraBanten.id - Gugatan warga terhadap Gubernur Banten Wahidin Halim terkait pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB) dicabut oleh tim penggugat. Alasannya, karena ada beberapa poin yang harus dievaluasi dan menambahkan daftar institusi maupun individu yang akan digugat.
"Saya minta waktu, enggak kendor. Ada gugatan baru. Ada revisi. Ada beberapa tambahan, ada salah satu tergugat yang akan kita masukkan," kata pengacara penggugat Wahyudi saat ditemui usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Serang pada Rabu (24/06/2020).
Menurut penggugat Ojat Sudrajat, pencabutan gugatan tersebut untuk menambah daftar institusi yang akan ikut serta digugat dalam pemindahan RKUD Bank Banten, yakni PT Banten Global Development (BGD), selaku BUMD Pemprov Banten yang diberi kewenangan membeli dan membangun Bank Banten.
"Gugatan dilanjut, ada penambahan gugatan, yakni PT BGD jadi tergugat enam, Bank Banten tergugat tujuh. Kami (juga) menduga ada kerugian lain, terkait penjualan aset Bank Banten, dugaannya Rp 179 miliar. Ada 2.500 debitur PNS Banten yang dijual ke BJB," kata Ojat.
Dalam sidang pertama yang akhirnya ditunda pelaksanaannya hingga Rabu (1/7/2020), beberapa tergugat dikabarkan tidak hadir, yakni OJK, Mendagri, DPRD Banten dan Gubernur Jawa Barat. Sedangkan pihak tergugat yang hadir namun diwakilkan, yakni Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banten, Bank Banten, BJB, Gubernur Banten dan DPKAD Banten.
"Kami terima surat pencabutannya. Belum bisa kami tindak lanjuti. Perlu dibicarakan dengan majelis hakim, apakah diterima atau tidak? Kami belum tahu. Karena sidang kali ini, sidang penundaan, kami hanya menunda. Sidang selanjutnya, Rabu 1 Juli 2020 dengan agenda kehadiran para pihak," kata anggota hakim Guse Prayudi saat membacakan persidangan di ruangan sidang PN Serang, Rabu (24/06/2020).
Perlu diketahui, tiga warga Provinsi Banten menggugat Gubernur Wahidin Halim karena pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB. Ketiga penggugat, yakni Ojat Sudrajat, Ikhsan Ahmad dan Agus Supriyanto sebelumnya telah mendaftarkan gugatannya dan teregistrasi di PN Serang pada 30 Mei 2020 dengan nomor register PN SERANG–052020X3Z.
Awalnya ketiga orang itu menggugat enam pihak, yakni Gubernur Banten, Ketua DPRD Banten, Ketua OJK, Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten, Kepala BPKAD Banten dan Direksi Bank Banten. Selain itu, turut menjadi tergugat adalah Mendagri, Gubernur Jawa Barat dan Direksi Bank BJB.
Kontributor : Yandhi Deslatama
Baca Juga: Sikap DPRD Banten Belum Jelas Soal Hak Interpelasi Pemindahan RKUD
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Shio yang Tinggalkan Masa Sulit Mulai 5 November 2026, Siap Sambut Kebahagiaan
- 9 Sunscreen untuk Wanita Usia 50 Tahun ke Atas agar Kulit Awet Muda
- Viral Pendaki Ditandu Naik Gunung Merbabu, Biaya Capai Rp30 Juta
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
MALIKA for Urban Studies Soroti Pelanggaran Fungsi Sungai Cisadane di Tangerang Raya
-
Pemprov Banten Siapkan 600 Siswa Masuk Barak TNI, Pengamat Pendidikan Kritik Program
-
Kolaborasi Lintas Sektor: Pemkot Tangsel Gandeng Kampus dan Swasta Sukseskan Porprov Banten 2026
-
Mengabdi Tanpa Henti, Kisah Guru MDA di Lebak yang Tetap Tersenyum Meski Digaji Rp150 Ribu per Bulan
-
Dokumen Kependudukan Warga Tangerang Jadi Bungkus Gorengan