Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 64.624 jiwa warga tidak mampu di Kabupaten Pandeglang mulai 1 Januari 2020 tidak lagi mendapat jaminan kesehatan dari BPJS. Lantaran, 53.393 keluarga (KK) yang terdata, dikeluarkan dari peserta JKN-KIS melalui jalur PBI.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang Raden Dewi Setiani mengaku belum banyak mengetahui penonaktifan BPJS-PBI yang dilakukan oleh pihak BPJS. Dugaan sementara, penonaktifan tersebut disebabkan karena adanya nomor induk kependudukan (NIK) ganda.
"Info awal itu akibat dari NIK yang tidak valid, double, jadi ditolak oleh sistem. Memang sudah ada informasi sejak awal dari Dinkes Provinsi Banten," katanya.
"Ada kejadian KK (Kartu Keluarga) yang tidak terdeteksi sebagai peserta, padahal anggota keluarga lainnya statusnya aktif. Alasanya, aplikasi yang memutus langsung dengan dalih NIK tidak valid."
Baca Juga: 100 RS Disiapkan, Pengobatan Virus Corona Bisa Ditanggung BPJS?
Terkait penonaktifan tersebut, pihaknya akan menggelar rapat bersama Dinkes Provinsi Banten. Namun menurutnya, dengan penonaktifkan tersebut akan menjadi beban Pemkab Pandeglang.
"Pemda tidak memiliki anggaran besar mengkover kepesertaan. Bebannya masyarakat yang miskin jadi beban Pemda. Karena nilai PAD kita lebih kecil dari daerah lain. Sedangkan masyarakat miskin Pandeglang banyak."
Dewi menyebutkan, KIS-PBI yang dikover APBD Pemkab Pandeglang sebanyak 29 ribu peserta. Pada tahun ini, diharapkan bertambah menjadi 35 ribu, hal itu belum dihitung jumlah yang dikover APBD Pemprov Banten.
Untuk peserta KIS PBI yang dinonaktifkan, Dewi menyarankan, peserta untuk menggunakan SKM terlebih dulu. Walau disarankan menggunakan SKM, hal itu bakal menjadi simalakama, lantaran angggaran untuk bantuan sosial ini hanya Rp 5 juta.
"Beban ini berupa akan membengkaknya dana tak terduga. Penggunaan SKM maksimal Rp 5 juta, sementara kalau ada yang di operasi biayanya lebih dari Rp 5 juta. Sehingga menjadi hutang di RSUD," katanya.
Baca Juga: UGM Perkirakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2020 Bisa Tutup Defisit
Kontributor : Saepulloh
Berita Terkait
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
-
Sosialisasikan Standar Pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Layanan Cepat dan Tepat
-
Tiga Kru tvOne yang Meninggal Akibat Kecelakaan di Tol Pemalang Terima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan
-
PPN Naik 12%, Ekonom Core: It's Not a Good Timing
-
BPJS Kini Cover Pasien Kecanduan Judi Online, RSCM Siapkan Fasilitas Rawat Inap
Terpopuler
- Profil dan Agama Medina Dina, Akan Pindah Agama Demi Nikahi Gading Marteen?
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Baim Wong Terluka Hatinya, Olla Ramlan Maju Senggol Paula Verhoeven: Ego Laki Jangan Disentil Terus
- Rumah Baru Sarwendah Tersambar Petir
- Beda Kekayaan AKP Dadang Iskandar vs AKP Ryanto Ulil di Kasus Polisi Tembak Polisi
Pilihan
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
5 Rekomendasi HP Murah Mirip iPhone Terbaru November 2024, Harga Cuma Rp 1 Jutaan
Terkini
-
Tinjau Penanganan Banjir di Tangerang, Al Muktabar Dorong Pembuatan Turap Permanen
-
5 Produk yang Dijual di Blibli
-
Angka Pengangguran Turun, Helldy Agustian Klaim Terendah Sejak Cilegon Berdiri
-
TPA Rawa Kucing Bakal Ubah Sampah Jadi Bahan Bakar Alternatif Seperti Batu Bara
-
Pj Wali Kota Tangerang Intruksikan PUPR Bangun Turap di Wilayah Rawan Banjir