-
Mitra dan yayasan SPPG dihimbau peduli kekurangan sekolah penerima manfaat MBG (atap bocor/WC). Ini sejalan niat awal program, bukan hanya soal gizi.
-
Presiden Prabowo memilih yayasan (pendidikan, agama, sosial) sebagai mitra MBG karena alasan non-profit/bantuan. Yayasan baru diminta tidak keterlaluan cari untung.
-
Mitra dilarang mempermainkan harga bahan baku dan disarankan pakai hati nurani saat untung. Aturan tegas: 30% pendapatan mitra wajib dialokasikan untuk sosial.
SuaraBanten.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program andalan pemerintahan saat ini bukan hanya sekadar misi mengisi perut siswa, tetapi juga sebuah gotong royong raksasa untuk memajukan ekosistem pendidikan.
Namun, realitas di lapangan membuat Badan Gizi Nasional (BGN) harus mengeluarkan "kartu kuning" bagi para mitra pelaksana.
BGN memberikan peringatan keras sekaligus imbauan moral kepada para mitra dan yayasan pengelola Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG).
Masih banyak sekolah penerima manfaat yang kondisinya memprihatinkan, mulai dari atap bocor hingga sanitasi yang buruk.
Baca Juga:Gizi Siswa Terancam? Penyaluran MBG di Pandeglang Disetop, BGN Ungkap Alasan Mengejutkan
Dalam acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG di Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025) lalu, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa para mitra harus memiliki kesadaran sosial.
Keuntungan yang didapat dari pengelolaan dapur harus kembali dirasakan oleh sekolah dalam bentuk perbaikan fasilitas.
“Mbok kalau ada (sekolah) yang gentingnya bocor itu disumbang, dibenerin. Mbok kalau (ada sekolah) yang tidak punya WC itu dibangunkan WC,” tegas Nanik di hadapan para pengelola SPPG.
Pernyataan ini berlandaskan pada visi awal perancangan program. Nanik membuka fakta sejarah bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak awal bersikeras agar program ini dikelola oleh yayasan (pendidikan, agama, atau sosial), bukan oleh perusahaan komersial murni (PT/CV). Tujuannya adalah pemberdayaan ekonomi yayasan yang selama ini kesulitan dana.
“Beliau berfikir, kalau yayasan pendidikan, agama --agama apapun--, sosial, itu pada nggak punya duit. Jadi mereka saja, yayasan saja yang bekerjasama dengan BGN, karena ini kan bantuan pemerintah,” ujar Nanik mengutip visi Presiden.
Baca Juga:Program Makan Gratis Pemerintah Diduga Ditahan Tokoh Adat Badui: Akankah Ditolak Seperti Dana Desa?
Ironisnya, di lapangan muncul fenomena menjamurnya yayasan baru yang dibentuk dadakan hanya demi menjadi mitra SPPG dan mengejar target pembangunan dapur. Nanik tidak melarang hal tersebut, namun ia meminta para pemain baru ini untuk tidak serakah dan tetap menjaga integritas kualitas makanan.
Kritik tajam pun dilontarkan Nanik terkait kualitas menu yang disajikan. Ia mengingatkan agar mitra tidak main-main dengan takaran gizi demi margin keuntungan yang tebal, mengingat mereka sudah mendapat insentif operasional yang cukup besar, yakni sekitar Rp6 juta per hari.
“Njenengan-njenengan yang (yayasannya) nggak ada di tiga-tiganya itu, paling enggak jalankanlah dengan benar dalam pembelanjaan bahan baku. Jangan beli bahan baku, semangkanya setipis tisu, jangan anggurnya cuma tiga doang. Opo pengaruhe gizine, nek anggure mung telu thok. Ya mbok anggurnya enem, itu kan lumayan. Ini yang saya minta anda untuk tidak main-main harga. Anda kan sudah dapat (insentif) Rp 6 juga per hari,” sentil Nanik.
Mantan wartawan senior ini menekankan pentingnya menggunakan hati nurani. Mencari untung diperbolehkan, asalkan dalam batas wajar dan masuk akal.
Imbauan ini sebentar lagi tidak hanya akan menjadi kata-kata manis. BGN tengah menyusun regulasi teknis yang lebih mengikat agar tidak ada lagi mitra yang "nakal". Nanik telah berkoordinasi dengan Wakil Ketua BGN bidang Tata Kelola, Sony Sonjaya, untuk menerbitkan aturan tegas.
Nantinya, akan ada kewajiban bagi mitra untuk mengalokasikan sebagian pendapatannya kembali ke sektor pendidikan dan sosial.
