-
Pemkab Lebak membangun 50 unit Rumah Tak Layak Huni (RTLH) pada 2025 melalui Program BSPS, mengalokasikan Rp1 miliar APBD untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
-
Setiap unit RTLH menerima stimulan Rp20 juta, sehingga partisipasi gotong royong masyarakat menjadi kunci utama untuk memastikan pembangunan rumah berkualitas dan sehat.
-
Program BSPS memiliki proses verifikasi ketat dan telah dirasakan manfaatnya oleh warga, seperti Saman, yang kini memiliki rumah lebih aman dan sanitasi memadai.
SuaraBanten.id - Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Banten, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah terus diwujudkan.
Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2025, Pemkab Lebak sedang gencar membangun 50 unit rumah tak layak huni (RTLH) yang tersebar di berbagai kecamatan.
Inisiatif ini merupakan langkah konkret dalam upaya percepatan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2025.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Lebak, Lingga Segara, memastikan bahwa pembangunan RTLH ini sedang berjalan.
Baca Juga:Jam Operasional Truk Tambang di Bogor Direlaksasi Pagi hingga Sore: Perbup Sementara Dikesampingkan
"Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) itu sedang dilaksanakan dan semua belum rampung," katanya dalam keterangan di Lebak, Senin.
Pemkab Lebak memiliki komitmen kuat untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang layak huni. Rumah yang sehat dan aman adalah fondasi utama bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.
Lingga Segara menjelaskan bahwa Program BSPS ini bersinergi langsung dengan kebijakan Bupati Hasbi Asyidiki, khususnya dalam percepatan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Untuk itu, Pemkab Lebak mengalokasikan anggaran signifikan, yaitu Rp1 miliar dari APBD setempat, untuk membangun 50 unit RTLH pada tahun 2025. Setiap unit rumah mendapatkan dana stimulan sebesar Rp20 juta.
"Kami berharap pembangunan itu berjalan lancar dan rampung sesuai target yang ditentukan," harap Lingga.
Lingga Segara mengakui bahwa jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Lebak masih sangat banyak, mencapai lebih dari 40 ribu unit yang tersebar di 28 kecamatan.
Baca Juga:Waspada! Krisis Air Menghantui Jakarta dan Banten, Dedi Mulyadi Ungkap Akar Masalahnya
Namun, keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara bertahap melalui Program BSPS.
Meskipun setiap unit rumah mendapatkan dana stimulan sebesar Rp20 juta, dana ini relatif kecil jika dibandingkan dengan total biaya pembangunan rumah layak huni. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat secara gotong royong menjadi elemen wajib dan kunci utama keberhasilan program ini.
"Kami minta pembangunan rumah layak huni itu benar-benar mengutamakan kualitas dan dapat mendorong peningkatan kualitas kesehatan," tegas Lingga.
Dana bantuan stimulan Rp20 juta per rumah ini dialokasikan untuk membeli kebutuhan material bangunan di lokasi terdekat. Kebijakan ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga secara tidak langsung mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat dengan menggerakkan roda usaha toko bangunan lokal.
Syarat Penerima dan Proses Pengajuan yang Transparan
DPKPP Lebak telah menetapkan persyaratan yang jelas bagi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dana stimulan ini, antara lain:
