Situasi ini menciptakan dilema. Aturan ketat di Tangerang seolah tak berguna ketika "pintu masuk" dari Bogor terbuka lebar.
Bahkan dalam aksi tersebut, massa sempat menegur keras petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor yang berada di lokasi dan terkesan membiarkan truk-truk tersebut melintas.
Kekesalan warga bukan hanya soal jalanan yang macet atau rusak. Dampak dari pelanggaran jam operasional ini jauh lebih serius dan menyentuh aspek keselamatan serta kesehatan.
"Kerugian masyarakat banyak, karena kalau dihitung dampak aktivitas kendaraan ini kerap kali menimbulkan korban jiwa bahkan polusi dari kendaraan itu," ungkap Tama.
Debu pekat yang beterbangan dari aktivitas truk menjadi santapan sehari-hari warga, meningkatkan risiko penyakit pernapasan.
Lebih dari itu, catatan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk-truk besar ini menjadi momok yang menakutkan bagi siapa pun yang melintas di jalur tersebut.
Baca Juga:Ribuan Kendaraan 'Serbu' Banten Karena Program Pembebasan Pajak
Para pemuda dan warga yang melakukan aksi menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti. Selama tidak ada penegakan hukum yang serius dari aparat, mereka akan terus turun ke jalan.
"Makanya kita minta tolong untuk petugas bertindak tegas. Tegaskan peraturan dan tertibkan jangan begitu saja," kata Tama.
Mereka menuntut koordinasi yang serius antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor untuk menyelesaikan masalah ini dari akarnya. Tanpa sinergi dan ketegasan, Perbup jam operasional hanya akan menjadi macan kertas yang tak bertaji.
