Kisruh Kadin Cilegon Minta Jatah Proyek Rp5 T Tanpa Lelang, BKPM Serahkan Kasus Diproses Hukum

Ia menilai insiden tersebut lebih bersifat oknum dan berada di level kabupaten/kota, sehingga penyelesaiannya akan dilakukan melalui sinergi Kadin daerah, provinsi dan Kadin Indonesia pusat.

 APINDO Dorong Langkah Investigasi

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga turut mendukung investigasi terkait isu di Cilegon, Banten, dan menekankan pentingnya aspek keamanan berusaha.

"Mengenai Cilegon saya cuma mengatakan bahwa saya rasa kita perlu tahu duduk persoalannya, saya rasa mereka (Kamar Dagang dan Industri/Kadin Indonesia) akan investigasi lebih lanjut apakah ini memang mengatasnamakan organisasi atau individu atau seperti apa," kata Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menyikapi Kadin Cilegon yang minta jatah proyek Chandra Asri Alkali.

Baca Juga:Wagub Banten Murka! Sebut Pengusaha Lokal Minta Jatah Proyek Rp5 Triliun Seperti Preman

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengaku tidak mau terlalu melihat dugaan Kadin yang meminta proyek Chandra Asri Alkali. Namun, ia menyoroti aspek keamanan dan ormas.

"Jadi kami tidak mau terlalu lihat di sisi itu, yang kami mau garisbawahi lebih dari aspek keamanan dan organisasi masyarakat (ormas)," ungkapnya.

Shinta menyoroti soal kemungkinan kejadian yang melibatkan Kadin Cilegon dalam video viral yang belakangan beredar dengan gangguan iklim usaha.

"Itu yang menjadi satu perhatian sangat penting karena ini juga mengganggu iklim usaha yang baik," paparnya menilai hal tersebut menggangu iklim usaha..

Lebih lanjut, Shinta menyebut Apindo mendukung perlunya investigasi lebih lanjut terkait peristiwa yang terjadi di Cilegon.

Baca Juga:Kasus Jatah Proyek Rp5 Triliun di Cilegon Naik ke Meja Polisi, Unsur Pidana Diselidiki

"Jadi ini yang mungkin menjadi perhatian kami, tapi peristiwa Cilegon saya rasa perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk mengetahui duduk persoalannya seperti apa," pungkasnya. (ANTARA)