Dalam dakwaan sebelumnya, keduanya disebut JPU melakukan pemotongan sebesar 40 persen atau Rp766 juta dari pencairan dana PIP tahun anggaran 2021. Seharusnya dana itu diterima oleh 24 Sekolah Dasar (SD) di Kota Serang.
"Pemotongan dana PIP Jalur aspirasi tahun anggaran 2021 yang dilakukan terdakwa Tb Samsudin telah terkumpul Rp413 juta. Selanjutnya, sesuai kesepakatan antara terdakwa Tb Samsudin dan Tb Iskandar uang sebanyak RP191 juta digunakan untuk kepentingan terdakwa Tb Samsudin sedangkan sebanyak Rp221 juta diserahkan terdakwa Tb Samsudin secara bertahap kepada Tb Iskandar," kata Subardi saat membacakan dakwaan pada sidang Kamis (24/3/2024) lalu.
Uang terebut kemudian mengalir kepada terdakwa Tb Samsudin sebanyak Rp199 juta, terdakwa Tb Iskandar sebanyak Rp435 juta, Saksi Nazar Hanafiah sebanyak Rp9,9 juta, Saksi Supriyadi sebanyak Rp11,5 juta, Saksi Yadi Mubarok sebanyak Rp29,2 juta, Saksi Helmi Arif Ginanjar sebanyak Rp38 juta, dan saksi Kosasih sebanyak Rp43 juta.
Pada akhirnya dana yang tersalurkan kepada SD di Kota Serang hanya sebesar Rp134 juta dari total Rp1,4 miliar PIP untuk SD di Kota Serang. Pemotongan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan karena tercantum jelas dalam peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 20 Tahun 2021.
Baca Juga:Tiga Nama Bakal Calon Wali Kota Serang dari Partai Nasdem Berdasarkan Survei, Siapa Saja?
"Tidak dibenarkan adanya pemotongan dana PIP oleh pihak manapun dengan alasan dan bentuk apapun," kata Subardi saat membacakan kutipan dari Peraturan tersebut dalam dakwaan.
Program PIP tersebut bagian dari program Kemendikbud pada 2021 dari APBN dengan jumlah pagu yang berjumlah Rp9,6 triliun bagi seluruh siswa di seluruh Indonesia agar mendapatkan hak mengenyam wajib belajar 12 tahun.
