SuaraBanten.id - Seorang oknum pegawai di Dinas Pendidikan Kota Serang berinisial E diduga melanggar netralitas ASN (aparatur sipil negara) lantaran terlibat mensosialisasikan caleg DPRD Provinsi Banten. Karenanya, oknum ASN tersebut terancam sanksi dari Komisi ASN.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara.com, Oknum E diketahui kedapatan memakai kaos singkatan salah satu caleg DPRD Provinsi Banten hingga berfoto bersama saat gelaran kegiatan yang diselenggarakan di kediamannya pada Oktober 2023 lalu.
Komisioner Bawaslu Kota Serang, Fierly Murdiyat Mabruri mengungkapkan, pihaknya menerima aduan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum ASN Dindik Kota Serang, Provinsi Banten.
Menurutnya, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian akhir untuk memberikan rekomendasi ke Komisi ASN.
Baca Juga:Stadion Maulana Yusuf Serang Disterilkan dari Pedagang Saat Proses Revitalisasi
"Kalau yang 1 ini (oknum ASN Dindik Kota Serang) lagi finalisasi kajian akhir. Malam ini mudah-mudahan beres. Mudah-mudahan besok sudah dikirim rekomendasinya ke komisi ASN," ucap Fierly, Selasa (21/11/2023).
Fierly menuturkan, pihaknya tidak berwenang memberikan sanski kepada para ASN yang kedapatan melanggar netralitas saat berlangsungnya masa pemilu.
Kata dia, kewenangan untuk memberikan sanksi kepada oknum ASN tersebut berada di Komisi ASN.
"Kalau ASN formulasi putusannya itu ada di Komisi ASN. Jadi kita hanya sebatas di undang-undang nomor 7 itu memberi rekomendasi ke Komisi ASN. Kalau sanksi nanti kewenangan Komisi ASN," ujarnya.
Fierly memaparkan, secara keseluruhan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang ASN di lingkungan Pemkot Serang dengan rincian 3 orang ASN terbukti melanggar netralitas dan 1 orang ASN masih dalam kajian.
Baca Juga:Sah! Isro Mi'raj Resmi Ditunjuk Airlangga Hartarto Jadi Bakal Calon Wali Kota Cilegon
"Berarti sudah ada 4 ASN, 1 orang di tahap pencalonan itu sekitar Maret atau April, kemudian 3 ASN di tahap sosialisasi sebelum kampanye, (dari 3 ASN) kalau yang 2 ASN di bulan Agustus, dan yang 1 ASN (Dindik Kota Serang) di Oktober kemarin," jelasnya.
"Jadi 4 ASN itu semuanya di lingkungan Pemkot Serang, 3 ASN sudah terbukti melanggar, dan yang 1 ASN ini masih finalisasi," imbuh Fierly.
Karenanya, Fierly dengan tegas mengingatkan para instrumen negara untuk benar-benar taat terhadap pasal 280 ayat 2 Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
Ia bahkan meminta seluruh peserta pemilu baik partai politik maupun calon legislatif tidak melibatkan 11 profesi yang dilarang berpolitik praktis bila tak ingin dinyatakan melanggar.
"Kita ingatkan soal pasal 280 ayat 2, ada 11 rumpun profesi yang tidak boleh ikut serta kampanye. Itu jelas di situ," ujarnya.
"Di antaranya instrumen negara, terutama ASN, TNI, Polri, jadi kami harap betul 3 pihak ini utamanya dari 11 profesi itu untuk benar-benar mentaati undang-undang pemilu," kata Fierly.
Fierly juga menyebut pada pekan depan tepatnya 28 November 2023 mendatang sudah masuk masa kampanye. Saat kampanye, ia memastikan parpolnya juga akan ditindak jika melanggar.
"Kalau nanti di masa kampanye itu implikasinya bakal ke parpolnya, nanti parpolnya bakal kita garap juga, kita tanyakan kok bisa 11 profesi itu kan tidak boleh ikut kampanye tapi hadir di lokasi, implikasinya bisa kemana-mana," lanjutnya.
Diketahui, dalam pasal 280 ayat 2 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tertulis bahwa 11 profesi berikut ini dilarang untuk menjadi pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu, di antaranya :
- Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi,
- Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan,
- Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur pada Bank Indonesia,
- Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,
- Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural,
- Aparatur sipil negara,
- Anggota TNI dan Polri,
- Kepala desa,
- Perangkat desa,
- Anggota badan permusyawaratan desa,
- Warga Negara Indonesia yang tak memiliki hak pilih.
Sementara, terdapat sanksi peundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan bagi ASN yang turut serta dalam politik.
Hal tersebut diatur berdasarkan bobot kesalahan mengacu PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
Selain itu juga diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
Terakhir pada Peraturan Pemreintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Kontributor: Yandi Sofyan
